Pemkot Bekasi Berencana Gelar Sekolah Tatap Muka pada 11 Januari 2021

Hal tersebut merujuk pada tahun ajaran baru yang akan berlaku mulai tahun 2021 nanti.

"Kalau melihat kalender akademik jatuhnya di tahun ajaran 11Januari, bisa juga seminggu sebelum atau sesudah itu ," ujar Anggota Tim Role Model Simulasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, Haris Budiyono saat dihubungi, Jumat (20/11/2020).

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari izin yang diberikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Kemendikbud memperbolehkan setiap daerah menggelar KBM tatap muka.

Menurut Haris, pihaknya di bawah Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah memiliki cukup modal untuk memulai KBM tatap muka.

Salah satu modalnya adalah simulasi yang sebelumnya dilakukan pada Agustus lalu.

"Nah berarti kita sudah ada rumusan penyelenggaraan tatap muka yang terbatas dan hasilnya berupa video, skenario sesuai protokol kesehatan. Paling tidak kita sudah ada modal dua hal tadi," kata Haris.

Selain itu, Disdik Kota Bekasi sejauh ini juga sudah mengikuti beberapa perubahan surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang mengatur KBM selama pandemi Covid-19.

Pihaknya juga tengah merancang peraturan sebagai pegangan setiap sekolah yang nantinya menggelar KBM tatap muka nanti.

"Intinya dalam pembahasan peraturan itu diberlakukan awal-awal tidak (belajar) sepenuh hari, misalnya dalam seminggu hanya beberapa hari saja ditetapkan. Jadi kalau istilah Pak Menteri tidak semua kelas masuk, nanti bergilir," jelas Haris kala menjelaskan sebagian kecil peraturan yang masih dalam pembahasan.

Dia berharap peraturan tetap dari Disidik dan Kementerian bisa keluar sehingga sekolah-sekolah di Kota Bekasi bisa mengikuti regulasi KBM tatap muka itu.

Untuk diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, keputusan pembelajaran semester genap pada tahun akademik 2020/2021 ada di tangan pemerintah daerah (pemda), komite sekolah, dan para orangtua.

Di tangan ketiga pihak itu, sekolah masing-masing daerah bisa menentukan belajar tatap muka atau masih belajar dari rumah.

"Keputusan ada di pemda, komite sekolah, dan orangtua. Mereka yang menentukan, bukan SKB menteri lagi, jadi pemda bisa memilah yang lebih detail, sekolah mana saja yang sudah bisa belajar tatap muka atau tidak," ungkap Nadiem.

Dia mengatakan, bila memang pemda dan komite sekolah masing-masing daerah memutuskan peserta didik melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh, maka daerah itu tidak boleh melaksanakan belajar tatap muka.

Adapun daerah yang sudah siap belajar tatap muka harus mempersiapkan diri agar pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan baik.