Utak-atik Rute LRT Jakarta, Dianggap Langgar Perpres hingga Dikritik Untungkan Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah pembangunan rute kereta ringan atau light rail transit (LRT) di DKI Jakarta menemui babak baru terkait dengan usulan perubahan rencana pembangunan tahap dua rute.

Konflik mengenai utak-atik rute LRT ini sebenarnya sudah lama terjadi. Bahkan sejak 2017, ketika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat itu berpasangan dengan Wakil Gubernur Sandiaga Uno baru terpilih.

Pada 2017 silam, tepatnya Jumat (9/12/2017) rute Velodrome-Dukuh Atas yang merupakan planing pembangunan fase 2B sempat diubah. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Satya Heragandhi saat itu memberikan penjelasan rute fase 2B tersebut akan diperpanjang hingga Tanah Abang.

Perpanjangan rute tersebut tidak lain merupakan masukan dari Anies-Sandi karena menilai bisa memberikan dampak ekonomi untuk Blok G Tanah Abang yang rencananya akan menjadi stasiun akhir.

"Di Tanah Abang ada enggak daerah yang masih belum termaksimalkan? Blok G kan. Sekarang bayangin kalau Blok G enggak laku, di situ dijadikan stasiun LRT. Idenya begitu," kata Satya.

Satya bahkan sempat mengatakan melakukan proses rancang ulang untuk menambahkan jalur LRT dari semula selesai di Dukuh Atas akan dilanjutkan ke Tanah Abang.

Rute Velodrome-Manggarai menghilang, digantikan Velodrome-Klender

Alih-alih diwujudkan sampai ke Tanah Abang, rute Velodrome-Manggarai justru tiba-tiba menghilang dari usulan pembangunan fase 2B.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan hilangnya rute Velodrome-Manggarai karena rute transportasi perkeretaapian nasional yang menggunakan Stasiun Manggarai sebagai stasiun hub.

Stasiun Kereta Manggarai sendiri direncanakan dibangun menjadi jalur dua lantai dengan lantai pertama akan ada delapan jalur kereta untuk KRL Bekasi Line dan Kereta Bandara. Lantai 2 akan digunakan khusus untuk KA jarak jauh dan KRL Bogor Line.

Ketika jalur LRT akan dibangun, akan ada jalur long span LRT di atas sungai Ciliwung, DDT Manggarai dan Jalur Kereta Api Manggarai sehingga tinggi jalur bisa mencapai 37 meter dengan jarak long span 80 meter.

Syafrin mengatakan, kesulitan pembangunan itu yang membuat Pemprov DKI Jakarta mengusulkan penghapusan rute Velodrome-Manggarai karena untuk membuat jalur-jalur baru LRT kemungkinan bisa mengganggu jaringan perkeretaapian nasional.

"Kami juga di Jakarta menyesuaikan untuk rute Velodrome-Manggarai semula, itu disesuaikan (Velodrome) ke arah timur, Klender, masuk ke Cawang," kata Syafrin, Rabu (25/11/2020) kemarin.

Terkait jalur Velodrome-Manggarai, sebenarnya Jakpro yang sudah berganti Dirut dari Satya Heragandi menjadi Dwi Wahyu Daryoto sempat mengirimkan surat ke Anies terkait hasil kajian pembangunan jalur LRT yang melintas dari Stasiun Manggarai.

Surat tersebut berisi permohonan persetujuan trase LRT untuk fase 2B Velodrome-Manggarai. Surat dengan nomor 043/UT2000/110/VII/2019 ditunjukan berisi update studi kelayakan untuk rute Velodrome-Manggarai.

"Melalui dokumen-dokumen kajian tersebut, kami memohon persetujuan trase dari Bapak (Gubernur DKI) untuk Proyek LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (2A) dan Jalur Velodrome-Manggarai (2B)," tulis penutup surat yang ditandatangani 15 Juli 2019.

Tapi isi surat tersebut tidak mengubah keputusan DKI Jakarta untuk menghapus jalur Velodrome-Manggarai dari tengah kota mengganti rute tersebut ke pinggir kota menjadi Velodrome-Klender.

Rute tersebut juga sudah diusulkan oleh Anies ke Kementerian Perhubungan. Rute baru Velodrome-Klender tertuang dalam surat Gubernur DKI Jakarta Nomor 346/-1.811.3 tetang Permohonan Persetujuan Trase LRT Jakarta Kelapa Gading-Jakarta International Stadium dan Velodrome-Klender.

Usulan tersebut baru saja diteken dua bulan lalu, tepatnya 17 September 2020.

Perubahan rute Pulogadung-Kebayoran Lama jadi Pulogebang-Joglo

Rute berubah tidak hanya terjadi pada pembangunan fase 2B Velodrome-Manggarai. Nasib sama terjadi untuk rute LRT Koridor 1 Pologadung-Kebayoran Lama yang diusulkan Anies tahun lalu.

Syafrin Liputo mengatakan jalur LRT Koridor 1 tersebut akan dibangun dengan panjang rute 19,7 kilometer dengan investasi sebesar Rp 15 triliun.

"Usulan yang akan kami bangun itu adalah LRT mulai Pulogadung, kemudian Perintis Kemerdekaan, masuk ke Suprapto, Senen, Tugu Tani, Kebon Sirih, Tanah Abang," kata Syafrin, Desember 2019.

Rute tersebut kemudian masuk ke Jalan KS Tubun dan berakhir di Kebayoran Lama. Namun usulan tersebut ternyata jauh dari kata final setelah ditemukan rute yang diusulkan DKI Jakarta berimpitan sepanjang 9 kilometer dengan rencana pembangunan MRT fase 3 Kalideres-Ujung Menteng.

Rute Koridor 1 LRT yang digembar-gemborkan membutuhkan investasi belasan triliun tersebut juga ternyata belum diusulkan untuk disetujui Kementerian Perhubungan.

Kasubag Direktorat Jenderal Kereta Api Kementerian Perhubungan Supandi juga menyayangkan langkah Pemprov DKI Jakarta yang membuat usulan trase LRT tanpa melakukan koordinasi dengan Kemenhub.

"Intinya kooridinasi (harus) tetap dilakukan dengan stakeholder dengan pedoman pada aturan yang berlaku," kata Supandi, Desember 2019.

Kebijakan usulan rute Koridor 1 LRT tersebut juga menjadi sorotan pengamat transportasi Djoko Setijowarno yang meminta DKI Jakarta untuk mengkaji ulang agar tidak terjadi himpitan.

Dia menilai Dishub DKI Jakarta yang paling memungkinkan untuk mengubah rute, karena rute MRT fase 3 sudah dibuat terlebih dahulu oleh Kementerian Perhubungan.

"Semestinya tidak harus berimpitan, harus dievaluasi Ditjen Perkeretaapian. (Dari awal) sebaiknya berkoordinasi, supaya yang dibangun tidak mubazir dengan demand yang sama," kata Djoko.

Kemudian April 2020 muncul penyesuaian rute Koridor 1 LRT yang kini tidak berhimpitan lagi dengan jalur LRT fase 3. Rute yang semula Pulogadung-Kebayoran Lama sepanjang 19 kilometer berubah menjadi Pulogebang-Joglo dengan panjang 32,2 kilometer.

Tapi polemik rute baru Koridor 1 LRT tidak berhenti sampai di situ. Pasalnya rute usulan baru yang direncanakan menimbulkan kecurigaan anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak yang menilai sangat menguntungkan pengembang swasta.

Bukan tanpa alasan, rute yang baru diusulkan melintas dari timur ke barat Jakarta itu direncanakan melintasi apartemen dan mall. Beberapa Apartemen dan Mall yang menjadi titik poin stasiun seperti Bassura City Mall, Tebet, Kota Kasablanka, Kuningan City, Ciputra World 1, Karet Tengsin, ITC Permata Hijau.

Terlebih pembangunan rute Koridor 1 LRT ini akan dilimpahkan ke pihak swasta dengan mekanisme KPDBU (Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha), sehingga dinilai sangat tidak menguntungkan Pemrov DKI Jakarta.

"Pemprov DKI hanya dapat rute di pinggiran yang sepi penumpang, sedangkan swasta punya rute yang empuk ke tengah kota. Pertanyaan saya, Pak Anies ini kerja untuk Pemprov DKI atau untuk swasta?" kata Gilbert, Rabu kemarin.

Tak sesuai Perpres, untungkan swasta

Gilbert juga keras menentang usulan rute Koridor 1 LRT tersebut karena dinilai bertentangan dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek.

"Rute yang dibuat Pak Anies tidak sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2018 dan sangat merugikan Pemprov DKI Jakarta," kata Gilbert.

Gilbert mengatakan di dalam Perpres sudah diputuskan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki tugas untuk membangun rute LRT ke pusat-pusat aktivitas di tengah kota.

Namun yang dikerjakan Anies justru mengubah rute-rute tersebut ke pinggir kota.

"Pak Anies malah mengubah rute sehingga Pemprov DKI hanya dapat rute di pinggiran yang sepi penumpang," tutur Gilbert.

Gilbert juga mempertanyakan besaran tarif yang akan dipatok oleh pihak swasta yang akan membangun LRT rute Pulogebang-Joglo dengan panjang 32,8 kilometer.

"Jika swasta yang mengelola, berapa tarifnya? Harga tarif harus terjangkau oleh rakyat kecil. Harga keekonomian tarif LRT berkisar Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per orang. Saya tebak, nanti pihak swasta akan minta subsidi tarif ke Pemprov DKI," kata dia.

Pemprov tegaskan belum final

Tapi Syafrin sekali lagi mengatakan rute Koridor 1 masih dalam kajian dan belum diusulkan ke Kementerian Perhubungan RI. Dia mengatakan akan mengajukan usulan rute baru ini apabila dokumen pengajuan sudah benar-benar lengkap.

"Tentu (akan diusulkan) setelah dokumennya siap, kita akan usulkan untuk pengajuan trasenya," ujar dia.

Syafrin juga mengungkapkan alasan Pemprov DKI Jakarta menggandeng pihak swasta dalam pembangunan rute Koridor 1 LRT.

Dia mengatakan pelibatan swasta dalam pembangunan trase LRT Pulogebang-Joglo karena Pemprov DKI kekurangan dana.

"Jadi bukan diserahkan ke swasta sekarang ini pemerintah sedang kekurangan untuk pendanaan," ujar Syafrin.

Syafrin menjelaskan, mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPBDU) dimungkinkan dan tidak melanggar aturan.

Dia mengatakan mekanisme KPBDU dicantumkan dalam Perpres 38 Tahun 2015 yang membuka peluang kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

"Nah di Perpres itu dibuka peluang siapa pun boleh masuk tapi ada aturannya," tutur Syafrin.

Adapun tahap pengerjaannya memiliki dua pola, kata Syafrin, pertama adalah pola solicited dengan seluruh dokumen mengenai tahapan teknis dikerjakan Pemda DKI.

Namun saat ini Pemprov DKI Jakarta memilih pola kedua yaitu unsolicited sehingga pihak swasta yang memiliki kewajiban untuk menyediakan dokumen teknis pembangunan mulai dari studi kelayakan sampai analisis dampak lingkungan.

"Itu (semua dokumen teknis) dari si pemrakarsa, kami menilai," kata dia.

Syafrin menjelaskan mekanisme KPBDU sebenarnya diterapkan juga di pembangunan jalur LRT Kelapa Gading-Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang sedang berlangsung.

Itulah sebabnya, kata dia, mekanisme KPDBU untuk pembangunan LRT bukan hal baru dan bisa dilaksanakan tanpa melanggar aturan.

"Jadi KPDBU ini tidak hanya Pulogebang-Joglo, tetapi juga LRT Jakpro mulai dari Kelapa Gading ke JIS, kemudian koridor lainnya itu akan diarahkan dengan Perpres tadi, jadi akan masuk ke sana," kata Syafrin.