Kritik Program Rusunami Dp Rp 0, Fraksi Demokrat: Telan Anggaran Besar, tapi Realisasi Minim

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mengkritik program rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) Rp 0 yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Fraksi Demokrat, program tersebut telah menghabiskan banyak anggaran, tetapi realisasi unit hunian yang dibangun masih minim.

"Program tersebut telah menelan anggaran yang sangat besar, namun realisasi unit hunian yang terbangun masih sangat minim," kata anggota Fraksi Demokrat Neneng Hasanah dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Neneng berujar, Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi program tersebut.

Neneng menyampaikan bahwa Pemprov DKI seharusnya tak hanya memperhatikan hunian dengan DP Rp 0, tetapi juga program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang juga diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pembangunan rusunawa harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Neneng.

Rusunawa, Neneng mengatakan, merupakan bentuk intervensi pemerintah bagi MBR yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah.

Sementara itu, sasaran hunian dengan DP Rp 0 adalah MBR dengan penghasilan berkisar antara Rp 4-7 juta.

Neneng menyampaikan pandangan fraksinya itu dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Sehari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021.

Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.