Dinilai Mencla-mencle soal Kenaikan Gaji DPRD, DPW PSI: Kami Tegas Menolak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar menolak tuduhan bahwa PSI tidak konsisten dalam menolak kenaikan pendapatan DPRD DKI Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa PSI tegas menolak adanya kenaikan pendapatan DPRD pada 2021 mendatang, terlebih saat masa pandemi Covid-19 ini.

"Yang pasti dari PSI tegas menolak," kata Michael saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (12/1/2020).

Michael menjelaskan, setiap pengambilan keputusan strategis terlebih yang berkaitan dengan anggaran pemerintahan, PSI akan melakuukan rapat sebelum anggaran tersebut disahkan melalui sidang paripurna.

"Hasil rapat itu memutuskan bahwa kenaikan gaji, tunjangan dan lain-lain seperti ini di tengah krisis ekonomi tidak pantas," kata Michael.

Itulah sebabnya, kata Michael, PSI memberikan instruksi kepada kadernya di DPRD untuk menyampaikan pandangan umum menolak saat sidang paripurna nanti.

"Itu mekanisme di internal PSI, bahwa memang peran partai dan mengarahkan kerja fraksi, khususnya terkait dengan isu anggaran," ucap Michael.

Michael mengatakan, PSI yang berkomitmen untuk bersikukuh menolak kenaikan pendapatan anggota dewan tersebut. Dia mengatakan, itu menjadi sikap resmi dan final PSI.

"Dan Fraksi sebagai kepanjangan tangan Partai dan memegang prinsip efisiensi anggaran menyampaikan itu di Rapat Paripurna," tutur Michael.

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik geram atas sikap PSI yang menolak usulan kenaikan pendapatan DPRD DKI Jakarta di tahun 2021.

Dia mengatakan PSI sudah setuju di dalam rapat pembahasan di rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DKI, tetapi justru bertolak belakang menolak kenaikan pendapatan DPRD tersebut di luar rapat.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapit pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi mama ingin bagus di luar. Ini namanya, merusak institusi," kata Taufik.