Anggaran Sosialisasi Perda dalam Usulan RKT DPRD DKI Dinilai Pemborosan

"Anggaran berlebihan hanya akan membuang-buang uang saja, apalagi banyak kebutuhan lain yang lebih penting di tengah pandemi," kata Lucius kepada Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Usulan kenaikan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan DPRD DKI itu yang dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2021 sedang dibahas di DPRD DKI. 

Menurut Lucius, kegiatan sosialisasi perda atau raperda tidak harus disampaikan dengan metode tatap muka karena sosialisasi dengan bentuk pertemuan fisik tidak efektif dan tidak efisien.

Lucius menyarankan, DPRD DKI Jakarta dapat memilih cara yang lebih efisien, seperti secara daring (dalam jaringan).

Selama ini, progres pembahasan raperda jarang ditampilkan baik di situs resmi maupun akun media sosial anggota DPRD DKI Jakarta.

"Yang paling penting bagaimana DPRD bisa mendokumentasikan dan mengemas informasi untuk dibagikan ke publik setiap saat?" ucap Lucius.

Sosialisasi perda dan raperda semestinya juga bisa dilakukan bersamaan saat masa reses, tidak atas nama perseorangan. Dengan demikian, anggarannya bisa ditekan.

Menurut dia, pertemuan-pertemuan tatap muka kemungkinan hanya dihadiri tim inti para anggota dewan. Dengan demikian, Lucius menyebut, kegiatan ini merupakan modus untuk membagi anggaran kepada tim sukses saja.

Usulan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta diajukan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Dalam usulan itu, kegiatan sosialisasi dan reses direncanakan sebagai berikut:

1. Sosialisasi rancangan perda: Rp 40.000.000 per bulan
2. Sosialisasi Perda: Rp 160.000.000 per bulan
3. Sosialisasi kebangsaan: Rp 80.000.000 per bulan
4. Reses: 960.000.000 per tahun