Epidemiolog Saran Pemilih dan Petugas Jalani Tes Covid-19 Setelah Pemungutan Suara

Minimal dilakukan rapid test antigen. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mendeteksi temuan kasus, sehingga mengurangi risiko penularan dan terjadinya klaster ketika pelaksanaan pilkada.

"Dan ini juga tidak cukup 1 kali, karena 3-5 kali setelah Pilkadanya harus dilakukan lagi rapid tes antigen minimal, karena PCR mahal," kata Dicky kepada Kompas.com, Selasa (8/12/2020).

Petugas juga bisa mengetahui adanya potensi orang yang membawa virus Covid-19 pada saat pemungutan suara.

Apabila tes tidak dilakukan, maka seluruh protokol kesehatan tidak akan terlalu efektif.

"Terutama di tengah situasi pandemi yang tidak terkendali," tutur Dicky.

Pemilih juga harus dipastikan sehat saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selain itu, keberadaan mereka di TPS juga harus dibatasi, maksimal selama 15 menit.

Kendati demikian, Dicky mengingatkan tidak ada yang bisa menjamin bahwa pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 akan membuat pemilih maupun petugas aman dari potensi paparan virus.

Pasalnya, pemahaman masyarakat akan bahaya pandemi Covid-19 masih kurang.

"Saya meragukan itu sudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat yang mengalami pilkada ini," ujar Dicky.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggandeng sejumlah rumah sakit untuk melakukan rapid test bagi 26.667 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) .

Ketua KPU Tangsel, Bambang Dwitoro mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat kordinasi dengan dinas kesehatan terkait rencana pelibatan sejumlah rumah sakit di Tangsel.