KPU Klaim Partisipasi Pemilih di Pilkada Depok Saat Pandemi Malah Naik

DEPOK, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok mengeklaim bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Depok 9 Desember lalu kemungkinan meningkat dibanding dengan Pilkada edisi sebelumnya.

Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna mengaku belum dapat membeberkan angka pasti, namun berdasarkan informasi yang dihimpun, tingkat partisipasi pemilih di atas 60 persen.

"Kalau informasi dari beberapa pihak, menunjukkan partisipasi pemilih di atas 60 persen. Tapi kepastiannya nanti setelah kami pleno, baru kita tahu betul secara resmi partisipasinya berapa persen," ungkap Nana kepada wartawan, Jumat (11/12/2020).

"Saya pikir kalau memang terbukti, kita bisa bilang ke beberapa pihak yang bilang bahwa partisipasi akan menurun dan angka golput meninggi, bisa terbantahkan," tambahnya.

Sebagai informasi, Depok memang punya riwayat masalah dengan partisipasi pemilih bahkan sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Pada Pilkada 2010, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya 54,28 persen dan naik tipis ke 54,53 persen pada Pilkada 2015.

Sebelum Pilkada 2020 berlangsung, sejumlah lembaga telah memetakan kerawanan Pilkada Depok karena penyebaran virus corona.

Dalam pemetaan yang dilakukan Bawaslu RI, Kota Depok dinilai berisiko paling tinggi ditolak warga karena faktor pandemi, dengan skor 100.

Senada, lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menetapkan Depok sebagai wilayah penyelenggara Pilkada 2020 dengan potensi penyebaran Covid-19 tertinggi se-Indonesia.

Meski demikian, jauh-jauh hari KPU menetapkan target partisipasi pemilih sebesar 77,5 termasuk di kota Depok.

Nana berujar, kemungkinan naiknya tingkat partisipasi pemilih disebabkan karena persaingan ketat antara kandidat yang notabene sama-sama petahana, yakni wali kota Mohammad Idris dan wakilnya Pradi Supriatna.

"Yang pasti menurut saya kontestasinya nuansanya hangat, persaingannya ketat, saya pikir ini juga faktor yang memengaruhi," tutupnya.