Polemik Kenaikan Gaji DPRD DKI, Penolakan Fraksi PSI Buat Fraksi Lain Pilih Walk Out

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menolak usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021 berbuntut pada aksi walk out  sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta pada rapat paripurna, Senin (14/12/20).

Rencana kenaikan gaji itu sebelumnya sudah disebut batal oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

Prasetyo menyatakan sejak awal gaji atau penghasilan langsung anggota dewan sebenarnya tidak bertambah. Yang meningkat adalah pos anggaran tunjangan kegiatan bagi anggota dewan seperti sosialisasi Raperda dan Perda.

DPRD DKI Jakarta pun mendapat sorotan tajam mulai dari para aktivis hingga pimpinan parpol di level nasional. Masyarakat bahkan membuat sejumlah petisi online untuk menggagalkan rencana yang akhirnya terealisasi itu.

Akan tetapi pada siang hari ini, sejumlah anggota dewan tiba-tiba meniggalkan kursi di dalam ruang paripurna.

Mereka walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan sikap fraksinya soal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Rupanya, polemik soal gaji anggota DPRD ini belum juga usai.

Usulan Pendapatan Gaji DPRD Jakarta 2021

Pada 1 Desember silam, terungkap data soal usulan kenaikan gaji setiap anggota DPRD Jakarta untuk 2021.

Berdasarkan data rancangan anggaran RKT yang diperoleh Kompas.com, pendapatan itu terdiri dari pendapatan langsung, tidak langsung, serta anggaran kegiatan sosialisasi dan reses.

Bila ditotal, usulan gaji baru DPRD DKI Jakarta adalah sebesar Rp8,38 miliar per anggota dalam setahun atau sebesar Rp 698,6 juta rupiah dalam sebulan. Sehingga, anggaran pendapatan untuk 106 anggota Dewan sebesar Rp 888,6 miliar.

DPW PSI DKI Jakarta Menolak Kenaikan Gaji

Pada hari yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Michael Victor Sianipar meminta setiap anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI untuk menolak kenaikan gaji pada RKT tersebut.

Michael beralasan bahwa tak elok bila anggota DPRD, yang disebutnya sebagai teladan untuk publik, mendapat kenaikan upah saat pandemi Covid-19 telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan.

"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat, pengangguran melonjak," kata Michael dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).

Michael juga menegaskan bahwa keputusan DPW PSI sudah bulat, sehingga Fraksi PSI harus menjadikannya landasan saat pembacaan pandangan umum di Rapat Paripurna.

"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja Dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," kata Michael.

DPRD Naik Gaji, Warga DKI Kesal

Kabar wacana kenaikan gaji para anggota DPRD DKI Jakarta lantas mendapat respons negatif dari warga ibukota.

Ayu Rentama Siregar, misalnya. Mantan karyawan bank ini mengaku tak terima dengan wacana kenaikan gaji anggota DPRD.

"Luar biasa ya, masih banyak yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tapi masih sempat-sempatnya anggota DPRD kita naikkin gaji," katanya saat dihubungi pada Selasa (2/12/2020).

Ayu menegaskan semestinya anggaran tersebut dapat dialokasikan ke bantuan untuk rakyat di masa pandemi corona ini. Hal serupa dikatakan Debora Astrid.

"Dan pembagian dananya seharusnya tepat sasaran. Jangan kepada warga yang berpura-pura mau mengajukan usaha tapi modalnya malah dipakai sendiri. Tolong pemerintah lebih jernih pikirannya untuk menggunakan dana," terang Debora.

Lalu, Hanif Adrian yang bermukim di Jakarta Timur menilai anggaran kenaikan gaji semestinya dialirkan untuk biaya tes swab dan rapid secara gratis untuk warga.

Wakil DPRD DKI Tuding PSI Cari Panggung

Pernyataan DPW PSI itu lantas memicu polemik di DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, Fraksi PSI lebih dulu menyetukui kenaikan pendapatan tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik pun menuding bahwa sikap PSI hanya sekadar cari panggung.

"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi," kata Taufik dalam keterangan tertulis.

Taufik, yang juga Ketua Panitia Khusus RKT DPRD DKI Jakarta, menjelaskan bahwa anggaran hingga Rp 888,6 miliar itu bukan hanya untuk kenaikan gaji 106 anggota, tapi juga termasuk pembiayaan seluruh kegiatan Dewan selama setahun.

Tak hanya itu, sikap penolakan DPW PSI mendapat komentar kontra dari fraksi lain. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan PSI berbohong kepada masyarakat.

"Menurut saya, PSI kibulin masyarakat, mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan RKT," kata Basri saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (2/12/2020).

Usulan Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI Jakarta Batal

Setelah berbagai respons negatif terutama dari masyarakat, usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta pun urung terlaksana. Hal ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo, Edi Marsudi, yang juga dibenarkan Mohamad Taufik pada Selasa (8/12/2020).

"Enggak ada perubahan (dikembalikan) dari 2020," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta Lantai 10.

Taufik juga menegaskan bahwa informasi mengenai anggaran kenaikan pendapatan hingga Rp888 miliar itu merupakan berita salah.

Anggota DPRD Walk Out Saat Rapat Paripurna

Keputusan akhir Ketua dan Wakil DPRD DKI Jakarta tampaknya belum mengakhiri polemik. Terkini, semua anggota kecuali dari Fraksi PSI memilih walk out.

Hal ini terjadi saat Fraksi PSI hendak membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Seperti pantauan KOMPAS.com, anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Jamaluddin, mempertanyakan apakah pandangan umum yang akan disampaikan adalah pernyataan resmi dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Jamaluddin menyinggung sikap Fraksi PSI yang diklaim menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI termasuk soal kenaikan gaji. Akan tetapi, pihak DPW PSI membantahnya.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," ujar Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).

Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna.

Setelah menyampaikan pernyataannya, Jamaludin meninggalkan ruang rapat diikuti oleh anggota DPRD DKI yang lainnya, kecuali anggota Fraksi PSI.