Pengusaha: Jika Pemprov DKI Tarik Rem Darurat Lagi, UMKM Akan Tumbang, PHK Meningkat

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengkhawatirkan terjadinya peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengangguran, apabila Pemprov DKI Jakarta kembali menarik rem darurat dalam penanganan Covid-19.

Menarik rem darurat dan memperketat kembali pembatasan sosial berskala besar, kata Sarman, juga akan merontokkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang baru saja mencoba bangkit di tengah pandemi Covid-19.

"Jika kebijakan (rem darurat) ini kembali diberlakukan berpotensi akan menaikkan terjadinya angka PHK dan semakin banyaknya UMKM akan tumbang atau tutup," ucap Sarman dalam pesan teks kepada Kompas.com, Senin (28/12/2020).

Sarman mengatakan, apabila hal tersebut terjadi, maka beban sosial pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, kembali akan bertambah.

Tidak hanya itu, rem darurat juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta maupun nasional.

Sebab, Jakarta menyumbang 17 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

"Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal IV-2020 juga berpotensi akan tetap minus," ucap Sarman.

Sarman mengatakan, saat ini pengusaha berharap Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan secara cermat dan matang sebelum memutuskan menarik rem darurat.

Khususnya kecermatan di bidang ekonomi dan dunia usaha, mengingat kondisi perekonomian di Jakarta yang saat ini masih minus.

"Ini memang kondisi dilematis bagi Pemprov DKI Jakarta, pilihan yang sulit, tapi harus diputuskan," tutur dia.

Sarman berharap Pemprov DKI Jakarta punya pilihan lain, seperti terus melakukan pengawasan dan memberikan sanksi tegas pada pelanggar protokol kesehatan.

Juga dengan cara melobi pemerintah pusat agar Pemprov DKI bisa diprioritaskan program vaksin Covid-19.

"Mengingat ekonomi Jakarta sangat memberikan sumbangsih yang strategis terhadap perekonomian nasional," kata Sarman.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan, ada kemungkinan kebijakan rem darurat ditarik kembali apabila kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus meningkat.

"Kami akan lihat nanti dalam beberapa hari ke depan, setelah tanggal 3 (Januari 2021) nanti apakah dimungkinkan, nanti Pak Gubernur akan meminta kepada jajaran apakah dimungkinkan ada emergency break (rem darurat)," ucap Ariza dalam keterangan suara, Minggu.

Ariza mengatakan, keputusan tersebut nantinya akan diambil sesuai dengan fakta dan data yang ada terkait wabah Covid-19 di Jakarta.

Dia tidak bisa memastikan apakah rem darurat benar-benar akan diambil karena data terkait penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta cukup dinamis.

"Memang ini sangat dinamis sekali, terkait untuk data dan fakta," ucap Ariza.