Akhir Kisah FPI Setelah Berada 22 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua puluh dua tahun semenjak didirikan, tepatnya pada 17 Agustus 1998, Front Pembela Islam (FPI) yang penuh kontroversi akhirnya dibubarkan pemerintah.

Keputusan pembubaran tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI yang diterbitkan pada Rabu (30/12/2020) ini.

Atas dasar SKB tersebut, puluhan anggota Brimob dan belasan personel TNI mendatangi markas FPI di Jalan Petamburan III, Jakarta Pusat, Rabu sore untuk mencabut sejumlah atribut FPI.

Pasukan dipimpin Kapolres Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto dan Dandim Jakarta Pusat Kol Inf Luqman Arief. Tidak ada perlawanan dari simpatisan FPI saat operasi itu dilakukan.

Seperti apakah perjalanan organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut? Simak rangkuman berikut:

Awal mula organisasi

FPI lahir secara resmi pada 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan.

Ormas itu didirikan oleh sejumlah habib, ulama, mubaligh serta aktivis Islam. Di antara tokoh yang memelopori berdirinya FPI adalah Rizieq Shihab, yang saat ini didaulat sebagai pemimpin utamanya.

Sejak awal didirikan, organisasi itu mencanangkan gerakan nasional antimaksiat. Anggota FPI kemudian rutin melaksanakan aksi sweeping di tempat hiburan malam untuk 'menangkap' mereka yang dianggap melanggar aturan agama.

Karena aksinya yang frontal, banyak pihak kemudian melontarkan kritik dan kecaman bahkan hingga teror dan intimidasi kepada organisasi itu.

Pada 11 April 1999, misalnya Rizieq selaku ketua umum FPI pernah ditembak oleh orang tidak dikenal tetap berhasil selamat dari maut. Beberapa tokoh FPI yang lain tewas. Mereka adalah Dewan Pimpinan Pusat FPI Habib Sholeh Alatas, yang tewas ditembak di depan rumahnya pada 23 Juli 2000, dan deklarator FPI KH Cecep Bustomi, yang diberondong tembakan hingga meninggal dunia pada 24 Juli 2000.

Meski banyak menuai kecaman dan serangan, FPI tetap kokoh berdiri dan terus menjalankan aksi mereka yang cenderung kontroversial.

Ragam kontroversi FPI

1. Insiden Monas

FPI menjadi sorotan khalayak saat melakukan penyerangan terhadap anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKBB) di silang Monumen Nasional (Monas) pada 1 Juni 2008, tepat pada hari kelahiran Pancasila.

Tidak kurang dari 10 orang anggota AKBB mengalami luka parah dalam peristiwa yang dikenal sebagai Insiden Monas ini. Massa FPI juga diduga menghancurkan beberapa fasilitas umum di Monas.

2. Aksi 212

FPI memelopori sebuah aksi masif yang berpusat di halaman Monas pada tanggal 2 Desember 2016. Demonstrasi besar-besaran yang dihadiri ribuan umat Islam itu menuntut dipenjarakannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gubernur Jakarta pada saat itu, terkait pidatonya yang kontroversial di Kepulauan Seribu.

Sejumlah pihak mengklaim bahwa aksi ini dihadiri oleh 2 juta orang. Tidak ada angka pasti terkait jumlah demonstran pada saat itu.

Namun, massa yang menggunakan atribut serba putih itu terlihat memadati halaman Monas hingga area Bundaran Hotel Indonesia, yang terpisah sejauh hampir 3 kilometer.

3. Serangkaian kerumunan di tengah pandemi Covid-19

Ratusan atau bahkan ribuan simpatisan FPI berkumpul di berbagai titik, pada kesempatan berbeda, di bulan November 2020.

Kerumunan tersebut terjadi di tengah situasi pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat untuk saling menjaga jarak demi menekan penyebaran virus SARS-CoV-2.

Kerumunan simpatisan FPI terjadi di kediaman Rizieq di Petamburan, Jakarta Pusat, pada 14 November untuk memperingati Maulid Nabi sekaligus menghadiri acara pernikahan putri ke-4 dari Rizieq.

Berstatus 'ilegal' sejak 2019

Menurut Kementerian Dalam Negeri, FPI tidak lagi terdaftar sebagai ormas setelah berakhirnya masa izin organisasi tersebut pada Juni 2019.

Kemendagri tidak menerbitkan surat ketarangan terdaftar (SKT) baru untuk FPI karena organisasi itu dinilai memiliki pandangan yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan bahwa di dalam visi dan misi FPI, terdapat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiah.

Salah satu wujud dari konsep itu adalah penegakan hisbah, yang disebut oleh Tito sebagai cara main hakim sendiri di lapangan.

"Nah ini perlu diklarifikasi. Karena kalau itu dilakukan, bertentangan dengan sistem hukum Indonesia. Enggak boleh ada ormas yang melakukan penegakan hukum sendiri," kata Tito, seperti yang dikutip Tribunnews.

Tito menambahkan bahwa kata NKRI bersyariah turut muncul dalam visi dan misi FPI. Ideologi tersebut tidak sesuai dengan ideologi NKRI.