Kisah Perjuangan Ibu dan Bayi Positif Covid-19 Masuk ICU, Sempat Telepon 60 RS di Jabodetabek

Mereka dibantu relawan Laporcovid-19 telah menghubungi 60 rumah sakit di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sejak Senin (18/1/2021) malam.

Namun, semua rumah sakit yang dihubungi menyatakan bahwa ruang Intensive Care Unit (ICU) mereka sudah penuh.

Sampai Selasa (19/1/2021) siang, ketiga pasien tersebut masih belum juga dirawat di rumah sakit.

Padahal, pihaknya sudah menghubungi pejabat terkait mulai dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Belum. Kami sudah menghubungi Menkes dan Gubernur Jakarta, dan banyak pihak lain. Katanya sedang dicari, tapi belum ada sampai sekarang," kata relawan Laporcovid-19, Ahmad Arif, kepada Kompas.com, pukul 13.06 WIB.

"(Kondisi mereka) bergejala dan butuh penanganan segera," kata dia.

Relawan Laporcovid-19 juga telah membagikan informasi ini di Twitter dengan turut me-mention Menkes, Gubernur DKI, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"NEED HELP Dibutuhkan segera bed HCU/ICU RS tuk TIGA pasien Positif. Dua diantaranya seorang Ibu & Bayi 3 Tahun Sejak semlm relawan @LaporCovid tlh hubungi 60 RS di JABODETABEK dan semua Full Request ke @dinkesJKT takada hasil

@BudiGSadikin

@aniesbaswedan

@ridwankamil"

Pukul 14.49 WIB, Arif memberi kabar baik bahwa bayi dan ibunya telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

"Pasien baru dapat di RSCM," kata Arif.

Namun, Arif menyebutkan, ibu dan anak itu tak langsung menjalani perawatan di ruang ICU. Sebab, tempat tidur ICU di RSCM juga sudah terisi semuanya.

"Masih harus antre karena UGD juga penuh," kata Ahmad Arif.

Arif menyesalkan kondisi penuhnya RS di Jabodetabek di tengah meningkatnya kasus Covid-19 dan orang-orang yang membutuhkan perawatan.

Selain kasus ibu dan bayinya itu, Arif menyebut ada sejumlah kasus lain di mana pasien Covid-19 kesulitan mendapatkan RS.

"Poinnya saat ini rumah sakit sudah kolaps," kata dia.

Ia menyarankan ke depannya pemerintah bisa membangun sistem keterisian tempat tidur di rumah sakit yang bisa dipantau secara real time.

Dengan begitu, pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan bisa mencari RS dengan mudah.

Terbebani Bodetabek

Sulitnya mencari RS di Jakarta tak mengherankan jika melihat kapasitas RS yang hampir penuh.

Pada Selasa pagi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan, kondisi rumah sakit di Ibu Kota hampir penuh seiring dengan meningkatnya kasus Covid-19.

Dari 101 RS rujukan Covid-19 di Jakarta, kapasitas tempat tidur yang tersisa tinggal 13 persen.

"Kapasitas tersisa 13 persen lagi untuk menampung pasien Covid-19, baik yang berasal dari Jakarta maupun luar Jakarta," tulis akun Instagram Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta.

Angka penggunaan tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) rumah sakit di DKI Jakarta sebanyak 87 persen karena melayani warga lintas provinsi.

Bila hanya memperhitungkan warga dalam satu provinsi, yaitu warga DKI Jakarta, angkanya sebesar 63 persen.

Jika dibandingkan dengan BOR provinsi lain, BOR DKI Jakarta lebih tinggi.

Sebagai gambaran, BOR di Provinsi Banten 79 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 78 persen, Jawa Barat 73 persen, dan Jawa Timur 69 persen.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berharap pemerintah pusat bisa membangun fasilitas kesehatan Covid-19 di daerah penyangga Jakarta.

Pasalnya, fasilitas kesehatan di Jakarta direpotkan dengan banyaknya warga dari luar Jakarta memenuhi rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta.

"Karena kalau daerah di sekitar Jakarta tidak mendapat dukungan yang lebih dari pemerintah pusat, itu akan berdampak pada ketersediaan fasilitas di Jakarta yang memang Covid-nya masih tinggi," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa malam.

Dia berharap kebijakan dari pemerintah pusat tidak hanya pada penetapan waktu penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan secara serentak.

Pemerintah pusat juga bisa memberikan fasilitas kepada daerah-daerah lain, khususnya di sekitar Jakarta yang kasus penularan Covid-19 terbilang tinggi.

"Artinya koordinasi ini memang harus dipimpin oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan (penerapan PSBB) 11-25 itu kan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat," kata Ariza.