Menyoal Isu Pecah Kongsi Gerindra-Anies di Tengah Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Pekan ini, publik dikejutkan dengan suara sumbang mengenai keretakan hubungan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Partai Gerindra. Selama ini, hubungan keduanya terlihat baik-baik saja.

Suara sumbang mengenai keretakan hubungan keduanya itu terus menyeruak di tengah penanganan pandemi Covid-19. Padahal, Gerindra dikenal sebagai partai pengusung pasangan Anies-Sandiaga Uno pada Pilkada 2017 lalu.

Isu keretakan antara Anies dan Partai Gerindra mulanya muncul dari pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis. Ali menilai langkah Anies untuk meminta pemerintah pusat menangani koordinasi penanganan pandemi di Jabodetabek adalah tanda keputusasaan.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," kata Ali, Senin (25/1/2021).

Spekulasi pecah kongsi antara Anies dan Gerindra semakin diperkuat dengan sikap Gerindra yang menolak revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya, Gerindra mendukung Pilkada serentak tahun 2024 digelar berbarengan dengan pemilu nasional.

Ketentuan peniadaan Pilkada 2022 dan 2023 hingga digelar Pilkada serentak tahun 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Pilkada serentak tahun 2022 dan 2023 sedianya digelar di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Keputusan Gerindra yang menolak penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2022 dan 2023 seolah memberikan sinyal majunya Prabowo Subianto pada Pemilu tahun 2024.

Gerindra Bantah Isu Pecah Kongsi dengan Anies

Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah isu pecah kongsi antara partainya dan Anies.

Menurut Riza, hubungan antara Anies dan Partai Gerindra tidak mengalami masalah. Bahkan, Anies disebut baru saja bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Kemarin Pak Anies ketemu dengan Pak Prabowo, ngobrol hampir dua jam. Sama saya hari-hari. Jadi tidak ada masalah komunikasi. Selalu berhubungan, komunikasi terus," ujar Riza, dalam acara Aiman, di Kompas TV, Senin (1/2/2021) malam.

Riza menegaskan, Partai Gerindra berkomitmen untuk tetap mengawal Anies Baswedan hingga akhir masa jabatannya pada 2022.

"Kami mengusung dan mengawal kepemimpinan Anies-Sandi dan diteruskan oleh Anies-Riza sampai 2022," tegas Riza.

Tanggapan Mengenai Keputusan Gerindra Tolak Pilkada 2022

Berbeda dengan Partai Gerindra, Riza justru menilai Pilkada serentak tidak digelar bersamaan dengan Pemilu tahun 2024.

Namun, dia mengungkapkan, apabila merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada serentak harus digelar pada tahun 2024.

"Kalau dari segi undang-undang kan jelas tidak mungkin dilaksanakan (tahun 2022 dan 2023)," ujar Riza.

Meskipun begitu, secara pribadi, Riza tetap mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2022 dan 2023. Sebab, beban pemilu harus dibagi dan tidak digelar bersamaan dalam satu tahun.

"Tapi, kalau tanya saya pribadi, saya orang yang pernah di KPU, pernah di Komisi 2. Kalau beban politik dijadikan dalam satu kesatuan waktu, menurut saya kita nanti akan menghadapi tantangan yang tidak ringan," ujar Riza.

"Jadi, idealnya menurut saya 2024 biarlah menjadi Pilpres dan Pileg, Pilkada tidak perlu ada serentak nasional," lanjut dia.

Pengamat Nilai Sinyal Pecah Kongsi Sudah Terlihat

Berbeda dengan bantahan yang disampaikan Riza, Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno justru menilai sinyal pecah kongsi antara Anies dan Partai Gerindra memang sudah terlihat.

"Memang sudah kelihatan pecah kongsi Anies dan Gerindra DKI," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Oleh karena itu, peluang Anies untuk kembali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta bisa jadi sulit. Sebab, Anies akan kesulitan mendapatkan partai pengusung.

Saat ini, partai yang masih loyal mendukung Anies hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, PKS tak memiliki cukup kursi untuk mengusung Anies sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada mendatang.

PKS hanya mengantongi 16 kursi, sementara syarat untuk mengusung Paslon di Pilgub adalah 21 kursi.

Adi menilai, Gerindra akan memilih mengusung calon lainnya sebagai Gubernur DKI Jakarta seperti Ahmad RIza Patria.

"Kan sudah kelihatan sejak awal Gerindra ini sudah memilih untuk tidak semesra dulu dengan Anies. Dan sudah punya calon lain, yaitu Pak Riza Patria," kata Adi.

Ali Lubis Salah Paham mengenai Keputusan Pemprov DKI

Riza juga angkat bicara mengenai pernyataan Ali Lubis yang menyebut keputusan Anies Baswedan untuk menyerahkan penanganan Covid-19 ke pemerintah pusat sebagai tanda keputusasaan.

Menurut Riza, pernyataan Ali Lubis adalah bentuk kesalahpahaman. Langkah yang diambil Pemprov DKI adalah bentuk koordinasi dengan pemerintah pusat, bukan menyerahkan kewenangan penanganan Covid-19.

"Bukan kami melepas. Yang dilakukan oleh Ali Lubis sudah kami tegur, bahwa yang bersangkutan salah memahami. Padahal yang dimaksud mengoordinasikan atau mensinergikan, seperti yang di PPKM, itu namanya mengoordinasikan," kata Riza.

Riza menjelaskan, apabila pemerintah daerah diberikan kewenangan sendiri-sendiri untuk menangani Covid-19, maka bisa terjadi ketidaksamaan pelaksanaan seperti jam operasional atau periode pembatasan kegiatan.

"Memang kebijakannya, pemerintah daerah itu diberi kewenangan. Tapi kalau masing-masing daerah diberi kewenangan sendiri menentukan, yang terjadi beda-beda, periodesasinya, substansinya, jam operasional, kapasitas, operasional," ujar Riza.

"Nah kami minta ditarik ke atas, seperti sekarang bagus sekali, ditarik ke atas, periodesasinya sama, substansinya sama," lanjut dia.

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya, Rosiana Haryanti, Ihsanuddin | Editor : Kristian Erdianto, Bayu Galih, Egidius Patnistik, Nursita Sari)