Perhimpunan Hotel dan Restoran Sulit Terima Opsi Lockdown Akhir Pekan

"Kita sulit menerima itu, ya," kata Sutrisno ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

Namun, jika memang opsi tersebut dipilih, maka sebaiknya lockdown akhir pekan tidak dilakukan secara menyeluruh.

"Kalaupun harus dilakukan, harus selektif dengan tidak berlaku di setiap tempat, di tempat-tempat berisiko tinggi saja yang dikenakan," sambungnya.

Menurut Sutrisno, lebih baik kebijakan lockdown akhir pekan diterapkan di tempat-tempat tertentu yang paling mengundang kerumunan.

Pasalnya, industri restoran maupun hotel hingga kini belum dapat kembali bangkit seutuhnya.

"Turun semua (pendapatan restoran dan hotel). Tadinya turun 20 persen, sekarang turun lagi," kata Sutrisno.

Jika lockdown akhir pekan diterapkan, maka akan semakin sulit bagi hotel maupun restoran untuk menerima pendapatan.

"Kalau ada ini (lockdown akhir pekan), bisa semakin parah," katanya.

Menurut Sutrisno, masih banyak masyarakat yang menggantungkan penghidupannya kepada industri hotel dan restoran.

Sehingga, penting bagi pemerintah untuk secara selektif menerapkan kebijakan tersebut.

"Bantulah (industri) restoran yang sudah mau pingsan ini untuk bisa siuman, jangan malah diperparah," tutupnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumya mengungkapkan, pihaknya mengkaji opsi lockdown pada akhir pekan demi menekan angka kasus Covid-19.

"Nanti tentu DKI Jakarta akan melakukan kajian analisa, nanti Pak Gubernur juga memimpin rapat-rapat internal apakah usulan dari DPR RI (untuk lockdown) dimungkinkan," kata Ariza dalam keterangan suara, Selasa (2/2/2021).

Menurut Ariza, ide lockdown itu berasal dari anggota DPR yang berkaca pada kebijakan di Turki tentang lockdown pada akhir pekan.

Usulan tersebut akan dikaji. Terlebih, lanjut Ariza, banyak warga Jakarta yang beraktivitas di luar rumah pada akhir pekan.

Meski demikian, Ariza menegaskan, Pemprov DKI tetap mendukung kebijakan apapun yang diambil pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19 selanjutnya.

"Tentu kami akan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat bersama pemerintah provinsi dan kabupaten kota," ucap Ariza.