Menakar Usulan Lockdown pada Akhir Pekan di Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) belum efektif menekan penyebaran Covid-19.

Riza mengatakan, usulan mengenai lockdwon di akhir pekan berasal dari anggota DPR RI, Saleh Daulay, yang mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Turki. Menurut Riza, usulan tersebut terlontar karena saat ini tidak memungkinkan bagi pemerinah memberlakukan lockdown secara penuh dalam waktu tertentu.

"Ya itu kan usulan pribadi karena memang kalau kita lockdown sepanjang waktu, dua minggu, satu bulan, atau lebih, itu kan kita belum memungkinkan," kaat Riza melalui rekaman suara yang diterima wartawan, Kamis (4/2/2021).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kata Riza, akan mengkaji usulan tersebut. Pemprov DKI Jakarta juga mengkaji berbagai usulan lain dari pakar epidemiologi soal kemungkinan penerapan PSBB ketat seperti dulu.

Dia menyatakan, faktanya di akhir pekan banyak warga Jakarta beraktivitas di luar rumah untuk mengisi waktu senggang mereka.

Menurut Riza, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini tengah menggodok usulan itu dengan berbagai pihak, antara lain jajaran Forkopimda, ahli epidemiologi, dan pihak-pihak lain.

Riza juga menyebutkan, Anies dan beberapa kepala daerah lainnya telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk berdiskusi dan menyampaikan masalah di masing-masing daerah.

"Namun demikian, semua usulan itu akan dikaji, didiskusikan, diteliti, dan dibahas. Kami sendiri membahas masukan-masukan dari siapa saja, termasuk pemerintah pusat," kata dia.

Tanggapan pakar epidemiologi

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wayhudi menilai, opsi lockdown di akhir pekan itu bisa cukup efektif memperlambat penularan Covid-19 jika lockdown akhir pekan dibarengi dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saat hari kerja.

Ia menyarankan lockdown akhir pekan itu tak menghapus PSBB yang selama ini sudah diterapkan. Sebab, jika hanya mengandalkan lockdown akhir pekan, itu tak akan efektif menekan penularan.

Ia juga menyarankan agar PSBB benar-benar bisa ditegakkan sehingga tak hanya menjadi aturan di atas kertas.

"Karena lockdown akhir pekan itu tidak melewati masa inkubasi 7-14 hari. Kalau cuma lockdown dua hari tidak ada artinya," kata Tri.

Menurut Tri, kebijakan pemerintah saat ini hanya sekadar regulasi tertulis. Pemerintah hanya ingin terkesan telah membuat kebijakan pengetatan untuk mencegah penularan Covid-19.

Padahal pada kenyataannya, regulasi tersebut tidak berjalan. Mobilitas warga di jalan masih tinggi. Tri mencontohkan pembatasan kegiatan perkantoran di mana 75 persen pegawai bekerja dari rumah. Namun, mobilitas pegawai kantoran di Jabodetabek masih tinggi.

Hal ini mengakibatkan kasus penularan justru semakin tak terkendali.

Ahli epidemiologi dari Griffith University Dicky Budiman juga menyatakan, penutupan wilayah selama akhir pekan tidak akan berpengaruh banyak terhadap penanganan Covid-19 di Indonesia, khususnya di Jakarta.

Pasalnya, rata-rata masa inkubasi virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 adalah 14 hari. Jika hanya ada dua hari pembatasan pergerakan, pada hari ketiga bisa terjadi penularan.

Dicky menjelaskan, berbeda kasusnya dengan apa yang diterapkan di Queensland, salah satu negara bagian di Australia, yang menerapkan lockdown hanya tiga hari.

Dia menjelaskan, lockdown  diterapkan di Queensland ketika kasus masih sangat rendah yaitu hanya ada satu kasus Covid-19. Lockdown yang diberlakukan bukan untuk menekan jumlah penularan, tetapi untuk memaksimalkan tracing kasus kontak dari satu kasus yang ditemukan.

Menurut dia, jika pemerintah ingin menerapkan lockdown sebaiknya dilakukan dalam waktu dua minggu, bukan hanya di akhir pekan.

Atau jika ingin lebih maksimal, pemerintah bisa mengambil waktu lebih lama, seperti satu bulan untuk wilayah Jawa dan Bali.

"Biar tidak seperti main yoyo, bolak-balik (PSBB). Padahal kita tahu pandemi ini masih lama," ucap Dicky.

Banyak sektor bersinggungan

Sementara Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta berpikir matang sebelum menerapan lockdown itu. Pasalnya, ada banyak sektor yang bersinggungan dengan kebijakan lockdown, termasuk sektor ekonomi.

"Jadi kalau lockdown harus dipikirkan matang-matang, sekarang kan semua tersentuh. Masalah ekonomi tersentuh juga, kita sangat anjlok dalam pendapatan," kata Pras dalam keterangan suara, Rabu lalu.

Pras juga meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama ikut dalam pencegahan penularan Covid-19. Semua pihak harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

"Situasi ini emang enggak main-main, (caranya) sama-sama mendukung program dengan SOP (standar operasional prosedur) yang ada. SOP Covid-19 itu," ujar Pras.

Politisi PDI-P itu menilai, apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat terkait pengendalian penyebaran Covid-19, penanganan akan semakin sulit.

Pengusaha keberatan 

Usulan lockdown itu ditentang para pelaku usaha. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, keberatan jika Pemprov DKI menerapkan lockdown pada akhir pekan. Menurut Diana, banyak sektor usaha yang peningkatan pendapatannya terjadi di akhir pekan.

"Apabila akhir pekan akan dilakukan pembatasan total maka kami dari dunia usaha merasa keberatan," kata Diana, Kamis.

Diana menilai kebijakan pemerintah untuk PSBB di masyarakat masih belum dapat menekan angka kasus Covid-19. Namun, menurut dia, hal itu disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan aturan yang tidak seragam di beberapa daerah.

"Bahkan dalam rapat Presiden Jokowi juga mengakui bahwa kebijakan ini belum efektif. Kami melihat bahwa hal ini akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat serta penegakan aturan yang tidak seragam di beberapa daerah," ucap Diana.

Diana menyatakan, dunia usaha selama ini sudah ketat menjaga pelaksanaan protokol kesehatan untuk dapat mencegah penularan Covid-19.

"Dan sudah terbukti untuk saat ini kluster penyebaran dari perkantoran sangat kecil, namun dimasyarakat muncul klaster baru, bahkan data Satgas Penanganan Covid-19 menyebutkan 40 persen terpapar melalui klaster keluarga," lanjut dia.

Diana berharap pemerintah dapat lebih selektif dalam membuat kebijakan.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menilai rencana penerapan lockdown akhir pekan harus dikaji secara mendalam.

Menurut dia, lockdown membutuhkan pengorbanan. Lockdown tidak akan efektif apabila dilakukan secara parsial atau pada waktu-waktu tertentu.

Alphonzus menilai, sebuah kebijakan harusnya dilakukan secara terus-menerus hingga ada penurunan jumlah kasus positif atau mencapai titik minimal.

"Jangan sampai pengorbanan besar menjadi sia-sia akibat lockdown tidak efektif," kata Alphonzus, Kamis.

Pengelola pusat belanja, sebut Alphonzus, berkomitmen untuk mendukung setiap keputusan pemerintah. Namun ia menekankan, kebijakan tersebut haruslah efektif dalam menangani dan mengatasi penyebaran Covid-19. Menurut Alphonzus, penerapan PSBB sebenarnya sudah cocok.

Namun ia mengkritisi penegakan aturan selama PSBB. Menurut dia, pemerintah belum bisa menegakkan aturan secara konsisten.

Karenanya, Alphonzus berharap, pemerintah bisa memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey berharap pemerintah daerah tidak ada yang membuat kebijakan lockdown sebagai opsi penanggulangan Covid-19.

Pemda, menurutnya, sebaiknya mengikuti keputusan pemerintah pusat dan tidak mencoba melakukan lockdown sebagian seperti lockdown akhir pekan yang belum tentu efektif.

"Arahan dan kebijakan Presiden Jokowi (untuk tidak lockdown) sangat tepat dalam kondisi menanggulangi pandemi yang masih meningkat, walaupun telah dilaksanakan PPKM dua kali di awal tahun 2021 ini," kata Roy.

Roy juga berharap agar pemerintah daerah bisa tetap memberikan jam operasional pusat perbelanjaan secara penuh agar akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bisa lebih baik.

Pasalnya, beberapa pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran membatasi masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok dan membatasi operasional ritel modern sampai dengan 19.00 WIB.

"Tetapi memberikan izin untuk tempat dan sarana hiburan boleh beroperasi sampai jam 22.00," kata Roy.

(Penulis: Rosiana Haryanti, Singgih Wiryono, Ihsanuddin, Ira Gita Natalia Sembiring)