KAI Segera Tambah 6 Stasiun yang Layani Pemeriksaan GeNose C19

VP Public Relations PT Kereta Api Indonesia (KAI) Joni Martinus mengungkapkan, ada enam stasiun lagi yang akan segera melayani pemeriksaan GeNose C19.

"Keenam stasiun tersebut, yaitu Stasiun Gambir, Solo Balapan, Bandung, Cirebon, Semarang Tawang, dan Surabaya Pasar Turi," ujar Joni melalui keterangan resmi, Sabtu (13/2/2021).

"Biaya untuk mendapatkan layanan ini adalah Rp 20.000," ia menambahkan.

Pemeriksaan GeNose C19 di enam stasiun itu akan mulai dilakukan pada Senin (15/2/2021).

Joni berujar, layanan pemeriksaan GeNose C19 merupakan hasil sinergi BUMN antara KAI dan Rajawali Nusantara Indonesia melalui anak usahanya Rajawali Nusindo, serta Universitas Gadjah Mada.

Ia juga mengeklaim, jumlah stasiun yang melayani pemeriksaan GeNose C19 akan terus ditambah secara bertahap.

"Sejak dibuka pada 3 Februari 2021 sampai 12 Februari 2021, KAI telah melayani 21.530 peserta GeNose C19 di stasiun," ujar Joni.

Sesuai SE Kemenhub Nomor 20 Tahun 2021, pelanggan kereta api jarak jauh diwajibkan menunjukkan surat keterangan negatif GeNose C19 atau rapid test antigen atau RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3x24 jam sebelum jam keberangkatan.

Khusus untuk keberangkatan selama libur panjang atau libur keagamaan, sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum jam keberangkatan.

"Syarat untuk dapat melakukan pemeriksaan GeNose C19 di stasiun adalah calon penumpang harus memiliki tiket atau kode booking KA jarak jauh yang sudah lunas," kata Joni.

"Selama 30 menit sebelum melaksanakan pemeriksaan, calon penumpang dilarang merokok, makan, dan minum (kecuali air putih) untuk meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan GeNose C19," tambahnya.

Pada saat pelaksanaan, calon penumpang diminta untuk meniup kantong hingga penuh dan mengikuti arahan dari petugas atau petunjuk yang ada di lokasi pemeriksaan.

"KAI akan memastikan bahwa yang dapat naik KA adalah pelanggan yang dalam kondisi sehat dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pemerintah," tutur Joni.