Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Tidak Didukung Fraksi Lain di DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta berencana menggulirkan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang dinilai tidak serius dalam menangani banjir.

Rencana ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana, Kamis (25/2/2021).

"Pemprov DKI terkesan abai dalam pencegahan banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita, kami khawatir akan menjadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya pasca-berakhirnya masa jabatan Gubernur Anies," ujar dia.

Justin mengatakan, PSI akan menggunakan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta dan meminta Anies menjelaskan keseriusan Pemprov terhadap penanganan banjir.

Menurut Justin, hak interpelasi diambil sebagai jalan konstitusional untuk mendengar alasan dari Anies terkait penanganan banjir Jakarta.

"Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir," kata Justin.

Hak interpelasi tidak bisa dilakukan oleh satu fraksi saja, melainkan harus diikuti oleh lebih dari satu partai dan beranggotakan 15 anggota DPRD.

PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta dan membutuhkan tujuh anggota DPRD dari fraksi yang berbeda untuk memuluskan pemanggilan Anies melalui interpelasi.

Tidak didukung fraksi lain

Namun, fraksi-fraksi lain di DPRD DKI Jakarta tampaknya enggan mendukung rencana yang dilontarkan oleh PSI. Pimpinan DPRD DKI sendiri juga tidak menunjukkan dukungannya.

Ketua Dewan Penasihan DPD Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, malah menyambut rencana interpelasi tersebut dengan gelak tawa.

"Haha bagaimana mau interpelasi, silakan saja siapa yang mau nyambut?" ujar Taufik.

Taufik meragukan akan ada fraksi lain yang mau mendukung rencana tersebut.

PSI sendiri pernah ditinggal di ruang rapat paripurna akhir tahun lalu karena dianggap menggagalkan rencana naik gaji para anggota dewan DKI.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, evaluasi penanganan banjir sebaiknya dilakukan melalui rapat kerja, bukan dengan interpelasi.

"Dalam konteks ini saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).

Sedangkan Fraksi PKS, yang mengusung Anies di Pilgub 2017 lalu, menganggap rencana interpelasi ini sebagai pencitraan belaka.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai rencana interpelasi ini dilontarkan oleh Fraksi PKS agar tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.

Arifin yakin rencana tersebut tidak akan mendapat dukungan dari fraksi-fraksi yang lain.

"Biasa lah itu bagian dari pencitraan. Paling juga teman-teman (fraksi) yang lain pasti tidak akan merespons, tidak akan menanggapi," ujar Arifin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengatakan, dirinya secara pribadi tidak setuju dengan interpelasi yang diajukan oleh PSI.

Alasan dia tidak setuju hak interpelasi digunakan untuk memanggil Anies, karena banjir tidak hanya terjadi di Jakarta.

"Yang banjir sekarang ini kan bukan hanya Jakarta. Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, dan hampir semua wilayah juga banjir," kata dia.

Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat PSI Faldo Maldini langsung menanggapi pernyataan Nawawi tersebut.

Dia mengambil contoh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang salah satu daerahnya, Kota Semarang, dilanda banjir besar selama berhari-hari.

Menurut Faldo, Jawa Tengah tidak disentil oleh PSI karena Ganjar sudah mengaku salah atas banjir yang melanda Semarang.

"Jateng itu kan sudah mengaku salah itu Gubernurnya (Ganjar), 'Salah saya itu.' Sudah. Setelah itu diperbaiki kan apa yang salah," Kata Faldo saat konferensi pers virtual, Kamis (25/2/2021).

(Penulis : Singgih Wiryono/ Editor : Nursita Sari)