Salin Artikel

Pemilik PT KL Mas Kabur Usai PHK 215 Pekerja, Pemerintah Berencana Surati Kedubes Korea

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok, Manto Jorghi, mengatakan bahwa jalan keluar paling memungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban atas nasib para eks pekerja itu, yakni dengan menyurati kedutaan besar.

"Saya sudah koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat. Satu-satunya jalan kita menyurati perwakilannya yang di Jakarta (melalui) kedutaan besar, ke dubesnya," jelas Manto ketika dihubungi Kompas.com.

Namun demikian, pihaknya masih menunggu keterangan tertulis dari para eks pekerja PT KL Mas, bahwa mereka meminta pendampingan untuk melapor ke kedutaan besar.

Proses ini yang belum terpenuhi sampai sekarang.

"Kami tunggu, kami telepon, enggak datang-datang pekerja yang dari KL Mas," imbuh Manto.

Ia menambahkan, proses mediasi dengan para pekerja akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Proses ini juga tak kalah rumit, sebab pihak yang berperan mewakili perusahaan juga berstatus sebagai eks pekerja.

"Ia (perwakilan perusahaan) juga termasuk yang di-PHK," tutur Manto.

PT KL Mas disebut sudah bermasalah jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda. Perusahaan itu merupakan perusahaan yang dikelola keluarga.

Diduga, masalah manajemen di internal keluarga akhirnya merembet kepada keberlangsungan perusahaan.

Sejak Lebaran 2020, kata Manto, pengusaha Korea itu sudah tidak terlacak jejaknya.

"Dia kan rumahnya di Bogor. Sampai kami ke rumahnya, itu sudah tidak ada," imbuh Manto.

Per September 2020, PLN disebut telah memutus aliran listrik ke perusahaan itu karena tunggakan listrik selama 3 bulan yang tak kunjung dilunasi.

"Dan tidak ada bayar apa-apa, 1-2 bulan gaji juga tidak dibayar. Yang bisa kemarin kami bantu itu klaim jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan, itu yang bisa kami bantu dicairkan," ungkap Manto.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/15/15582191/pemilik-pt-kl-mas-kabur-usai-phk-215-pekerja-pemerintah-berencana-surati

Terkini Lainnya

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor Banjirnya Kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke