Di Tengah Kasus Dugaan Korupsi, Sarana Jaya Akui Banyak Pengadaan Lahan yang Bermasalah

Hal tersebut dikatakan Indra saat dicecar oleh para anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta soal masalah pengadaan lahan.

Indra mengakui ada permasalahan tanah selain kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur, yang saat ini didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terkait permasalahan tanah (selain di Munjul) itu memang ada di kami," kata Indra di ruang rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (15/3/2021).

Namun, Indra tidak menjelaskan secara detail masalah tanah selain di Munjul berkaitan dengan perkara apa.

Dia mengatakan, detail permasalahan tanah sudah dicantumkan dalam laporan keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

"Jadi memang permasalahan-permasalahan legalitas tanah itu sudah kami ungkapkan di laporan keuangan kami," kata Indra.

Jawaban Indra kembali dicecar oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak.

Dia meminta Pembangunan Sarana Jaya secara gamblang menjelaskan permasalahan tanah yang ada selama ini.

Menurut Gilbert, hal tersebut harus diungkapkan. Sebab, apabila terjadi permasalahan seperti di Munjul, DPRD DKI akan mengulas kembali tanpa mengetahui latar masalah yang terjadi.

"Kalau kemudian ada muncul masalah, kami meraba-raba lagi, rapat lagi seperti ini! Sebaiknya dijelaskan lahan di mana, masalahnya apa, apakah masalah izin," kata Gilbert.

Dia menyayangkan sikap Pembangunan Sarana Jaya yang tak mau membuka data.

Dengan tidak adanya perkembangan perbaikan kasus pengadaan tanah ini, citra DPRD akan buruk di masyarakat dan dinilai sebagai lembaga pengawas yang gagal.

"Jangan dikatakan kami tidak bekerja dengan baik dan hanya terima gaji," kata Gilbert.

Diketahui sebelumnya, dugaan korupsi pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, kini tengah didalami oleh KPK.

Dugaan korupsi yang menyeret Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan merupakan lahan proyek pembangunan rumah DP Rp 0 dari Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Yoory sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 5 Maret 2021.

Pemprov DKI mengambil langkah menonaktifkan Yoory dan menunjuk Indra Sukmono sebagai Plt Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Hingga kini, kasus dugaan korupsi tersebut masih didalami oleh KPK dan belum ada perkembangan lebih lanjut.