Rapat dengan DPRD DKI, Pembangunan Sarana Jaya Tak Buka Data Aset Lahan 66 H

Saat melakukan presentasi aset lahan yang dimiliki Pembangunan Sarana Jaya, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra Sukmono hanya menyebut total lahan beserta letak lahan secara gelondongan.

"Sudah diinformasikan ke kami itu kan rata-rata sekitar 70 hektare, yang di sana (presentasi) sudah diinformasikan 66 hektare tapi kami ingin detilnya tidak hanya gelondongan," kata Aziz di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Aziz mengatakan, Perumda Pembangunan Sarana Jaya menjelaskan 51 hektare berada di Jakarta Utara dengan total pembelian Rp 1,5 triliun dengan rata-rata harga Rp 2,9 juta per meter persegi.

Kemudian total pembelian lahan di Jakarta Timur seluas 15 hektare dengan harga Rp 725 miliar rata-rata Rp 4,9 juta per meter persegi.

Namun pemaparan tersebut diminta lebih rinci oleh Aziz. Pasalnya, lahan dengan luasan 66 hektare yang dipaparkan tidak diketahui lokasi pasti berada di mana.

"Ini Jakarta Utara di mana? Masing-masing lokasi berapa misalnya ada 4 hektare, 6 hektare, 10 hektare misalnya ini di mana. Mesti ada kejelasan itu kita minta untuk mereka detailkan," ujar Aziz.

Pengadaan lahan seluas 66 hektare yang dilaporkan Perumda Sarana Jaya merupakan hasil dari penyerapan Penanaman Modal Daerah (PMD) Pemprov DKI Jakarta dari tahun 2018-2020.

Adapun penggunaan lahan seluas 66 hektare untuk Land Bank dan Lahan DP Rp 0.

Namun Sarana Jaya tidak menyertakan berapa lahan yang digunakan untuk Land Bank dan mana lahan untuk program DP Rp 0.

Pembahasan mengenai aset lahan milik Perumda Sarana Jaya seluas 70 hektare berawal dari rapat kerja yang dilakukan Komisi B bersama Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) dan Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Saat itu Plt Kepala BP BUMD Riyadi mengatakan tanah seluas 70 hektare sudah dibeli Perumda Sarana Jaya, namun tidak diketahui letaknya ada di mana.

"Tadi ada catatan dari Plt Dirut (Pembangunan Sarana Jaya) tanah yang sudah dibeli sudah 70 hektare, dan saya enggak tahu ini, nanti yang kami dorong dilakukan evaluasi, apakah tanah 70 hektare itu seluruhnya untuk DP Rp 0 atau untuk land banking," kata Riyadi, Senin (15/3/2021).

Lahan tersebut kini menjadi sorotan DPRD DKI karena tidak diketahui kejelasan letak lahan yang diklaim sudah dibeli oleh Pembangunan Sarana Jaya.