Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta: Tak Elok jika Pengusaha Dipaksa Bayar THR Masih Kondisi Pandemi

Dia menilai, indikator ekonomi di Jakarta bisa dilihat, pertumbuhan ekonomi masih di angka minus dan kondisi dunia usaha masih tertekan dan dalam proses pemulihan.

"Tidak elok jika (para pengusaha) dipaksa membayar THR," kata Sarman melalui pesan singkat, Rabu (7/4/2021).

Namun, menurut dia, seruan pemerintah untuk membayar THR penuh jelang Lebaran merupakan langkah yang lumrah dan memang seharusnya demikian.

Namun semestinya, kata Sarman, pemerintah juga mempertimbangkan pengusaha yang tidak memiliki kemampuan finansial.

Menurut Sarman, secara umum kondisi dunia usaha hampir sama saat awal pandemi Covid-19 tahun lalu.

"Belum ada perubahan karena pemerintah masih menerapkan pembatasan-pembatasan sehingga pergerakan masyarakat sebagai konsumen masih belum leluasa," kata Sarman.

Dia memberikan contoh di sektor pariwisata dan turunannya yang masih jauh dari kata pulih. Apalagi hiburan malam yang sudah satu tahun ditutup oleh pemerintah.

"Karena memang daya beli masyarakat kita masih rendah yang dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terkontraksi minus," ucap dia.

Belum lagi ditambah dengan larangan mudik yang menghambat pertumbuhan ekonomi di kuartal II tahun 2021.

Meski dalam kondisi demikian, Sarman percaya para pengusaha tidak akan lari dari tanggung jawab kewajiban pembayaran THR apabila keuangan mereka sudah berjalan normal.

"Jika cashflow-nya sudah normal dan memungkinkan pasti akan dibayarkan. Dalam kondisi seperti ini sangat dibutuhkan pengertian mendalam dari teman-teman serikat pekerja," kata Sarman.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong agar pihak swasta memberikan THR kepada karyawan mereka.

Jokowi menyampaikan hal tersebut di dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

"Ini tadi disampaikan bahwa sudah waktunya pihak swasta untuk memberikan THR karena berbagai kegiatan sudah diberikan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto selepas sidang kabinet.

Jokowi disebut meminta agar pertumbuhan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 berjalan beriringan.

Sehingga salah satu upaya untuk diwujudkan jalan beriringan tersebut melalui pemberian THR.

THR 2020 dicicil

Pemerintah pada 2020 mengizinkan pengusaha untuk mencicil pemberian THR bagi karyawannya karena alasan pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Melalui SE tersebut, Ida menjabarkan opsi-opsi yang dapat ditempuh perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu.

Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR secara tepat waktu maka perlu melakukan dialog terlebih dahulu agar mencapai kesepakatan dengan pekerjanya.

"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," bunyi poin ke-2 SE, dikutip Kompas.com di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Menaker memberikan dua opsi bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR kepada pekerjanya.

Pertama, pembayaran THR secara bertahap bagi perusahaan yang tidak mampu membayar penuh.

Kedua, bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR sama sekali diperkenankan untuk menunda pembayaran hingga waktu yang disepakati.

Lebih lanjut, SE ini menegaskan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar THR dan denda kepada pekerja atau buruh, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020.

Praktiknya, THR kemudian dibayarkan dua kali, yakni menjelang Lebaran dan Desember 2020.