Kejari Sudah Periksa 6 Orang soal Dugaan Korupsi Damkar Depok

DEPOK, KOMPAS.com - Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, Herlangga Wisnu Murdianto, menyebut pihaknya sudah memeriksa 6 orang terkait dugaan korupsi pengadaan perlengkapan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang belakangan menuai sorotan.

"Sudah ada 6 orang yang kami periksa. Untuk pejabatnya, ada setingkat eselon 3. Kalau kepala dinasnya sejauh ini belum, karena memang kami belum memerlukan ke arah sana," tutur Herlangga dikutip Warta Kota, Rabu (14/4/2021).

"Intinya adalah, siapa yang mengetahui penyedia barang dan jasa, kemudian masalah pengadaan seperti apa," imbuhnya.

Herlangga melanjutkan, proses hukum masih ada di tahap paling awal, yakni mengumpulkan data dan bahan keterangan.

Jika ada indikasi perbuatan melawan hukum, maka proses hukum akan ditingkatkan ke tingkat penyelidikan.

Sebelumnya, Herlangga mengatakan bahwa kasus yang diusut ialah pengadaan sepatu PDL (pakaian dinas lapangan) pada 2018 yang mutunya diduga jauh di bawah pagu anggaran.

"Masih tahap awal. Ini menjadi kunci apakah ada perbuatan melawan hukun atau tidak yang menyebabkan kerugian," ujar Herlangga.

"Kami belum bisa hitung (potensi kerugian negara) karena kan belum sampai tahap situ. Tapi memang menggunakan anggaran dinas damkar, anggaran tahun 2018," lanjutnya.

Penelusuran Kompas.com pada lewat situs resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pagu anggaran pengadaan dengan item bernama "Belanja Sepatu PDL Pemadam Kebakaran" itu mencapai Rp 199,75 juta, sebanyak 235 pasang.

Itu berarti, harga setiap pasang sepatu itu mencapai sekitar Rp 850.000.

Mutu sepatu ini jadi salah satu dari sederet dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok yang diungkap oleh salah seorang petugasnya, Sandi, kepada media massa.

Sandi mempertanyakan mutu sepatu yang kini diserahkan ke kejaksaan sebagai barang bukti itu, lantaran tak seperti sepatu-sepatu PDL pada lazimnya, sepatu itu disebut tak dilengkapi besi pengaman.

Kepada wartawan, Sandi juga mengemukakan soal-soal lain, seperti selang yang cepat jebol, tidak memadainya kendaraan operasional, sampai honorarium penyemprotan desinfektan yang disunat sekitar 50 persen.

Kompas.com berulang kali meminta tanggapan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Gandara Budiana, sejak kemarin, namun belum mendapatkan respons baik melalui sambungan telepon maupun WhatsApp.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Edy Juhendi, saat dihubungi Kompas.com pada Rabu siang tak bersedia memberi keterangan dengan alasan sedang mengikuti sebuah agenda di polres.