Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok, Kejari Panggil Pejabat Badan Keuangan Daerah

Kepala Seksi Intel Kejari Depok Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan bahwa hari ini pihaknya memanggil tiga orang lagi.

"Satu yang datang dari Badan Keuangan Daerah (BKD)," ujar Herlangga singkat kepada wartawan, Rabu (21/4/2021).

Siang tadi, seorang pejabat BKD Depok yang tampak batang hidungnya di Kantor Kejari adalah Yunan Lubis yang mengaku menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai.

Kepada awak media, Yunan irit bicara soal materi pemanggilan.

"Tidak ada pemeriksaan. Enggak pertanyaan, diskusi saja," sebutnya.

Senada, Herlangga juga menuturkan hal yang sama. Ia mengaku belum dapat memberi tahu materi pemanggilan para pihak yang jumlahnya disebut telah mencapai 16 orang hingga hari ini.

"Kami tidak bisa memberikan karena ini masuk ke dalam materi, sifatnya masih pengumpulan data dan keterangan, masih rahasia," ujarnya.

"Kami masih terus melakukan pendalaman hingga akhirnya masalah ini dapat menjadi terang dan tidak membingungkan masyarakat," jelas Herlangga.

Dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok sebelumnya mencuat setelah dibongkar oleh anggotanya sendiri, Sandi Butar Butar.

Kuasa hukum Sandi, Razman Nasution, dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa potensi kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1 miliar akibat dugaan korupsi itu, dari mulai dugaan penggelembungan anggaran pengadaan sepatu pemadam kebakaran dan PDL (pakaian dinas lapangan) hingga Rp 500.000 per pasang, baju, sampai mobil.

Ia juga menyinggung pencairan honorarium terkait Covid-19 bagi Sandi yang tidak utuh, hanya Rp 850.000 dari total Rp 1,7 juta yang tertera dan baru sekali dicairkan.

Akibat tindakannya, Sandi mengaku mengalami intimidasi hingga ancaman pemecatan, meski Kepala Dinas Damkar Gandara Budiana dan Wali Kota Mohammad Idris membantah hal itu.

Idris mengeklaim bahwa pemerintahannya mendukung penuh pengusutan dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran yang belakangan diungkap oleh anak buahnya, Sandi Butar Butar.

"Prinsipnya, kami, pemkot, berkomitmen tentang masalah tata kelola yang baik dan bersih. Segala informasi dan tanggapan dari masyarakat terkait perbaikan tata kelola yang baik dan bersih ini sesuatu yang menjadi masukan bagi kami yang baik, yang positif," ungkap Idris kepada Kompas.com, Senin (19/4/2021).

"Kami mendukung penuh upaya pengusutan kasus, melalui mekanisme yang berlaku, tentunya," tambahnya.