Nursyahbani Katjasungkana, Perempuan dalam Perjuangan Reformasi 1998

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Nursyahbani Katjasungkana tak asing di dunia aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), terutama menyoal hak perempuan.

Nur, begitu ia disapa, sempat menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum APIK, sebuah lembaga yang menyediakan asistensi hukum bagi perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi.

Perempuan kelahiran 7 April 1955 ini aktif di berbagai organisasi yang mengadvokasi HAM dan hak perempuan.

Pada 1998, Nur merupakan salah satu perempuan aktivis reformasi.

Kepada Kompas.com, Nur menceritakan pengalamannya 23 tahun silam, termasuk kesulitan yang harus ia hadapi sebagai perempuan ketika berjuang.

Konsolidasi di tengah kerusuhan

Menurut Nur, perjuangan perempuan di tahun 1998 dimulai dari gerakan Suara Ibu Peduli di 23 Februari 1998. Nur dan LBH APIK terlibat dalam gerakan yang memprotes kenaikan harga bahan pokok di Indonesia kala itu.

"Itu demo di depan Bundaran HI, kita mau bilang Soeharto sebagai Bapak Pembangunan kok gagal memberikan susu bagi anak-anaknya, metaforanya begitu, makanya memakai kata Ibu," ungkap Nur saat dihubungi Kamis (22/4/2021).

Tak hanya perempuan, demonstrasi mahasiswa juga marak terjadi di saat itu. Terutama setelah Sidang MPR pada Maret yang kembali menetapkan Soeharto sebagai presiden Indonesia.

Pada Mei 1998, Nur mengaku hanya bisa mengikuti isu dan demonstrasi mahasiswa dari jauh karena harus memberikan pelatihan tentang HAM di beberapa kota.

"Tanggal 9 (Mei) sudah ada demo besar, saya saat itu di Makassar, demo besar juga, bahkan saat mau ke tempat pelatihan harus jalan kaki," ungkap Nur.

Sekitar tanggal 13 Mei 1998, Nur harus memberi pelatihan di Kupang. Demonstrasi mahasiswa juga terjadi di sana.

"Tapi sebetulnya saya sudah janjian sama teman-teman bagaimana kita bisa join demo-demo itu, tapi mulai 12, 13, 14 (Mei 1998) pecah kerusuhan di Jakarta," kata Nur.

"Tapi saya tetap mau ikut rapat itu, tanggal 15 saya paksa pulang, cari tiket harus transit dulu," imbuhnya.

Tanggal 15 Mei pagi Nur berangkat pulang ke Jakarta untuk memenuhi janji rapat di sore harinya.

"Dari bandara mau ke rumah juga susah, nggak bisa lewat karena sudah kerusuhan itu," ungkar Nur.

Karena kerusuhan pecah, suasana pun tidak kondusif untuk melakukan rapat. Rapat pun ditunda ke tanggal 17 Mei.

"Itu kita di Metropole, kantornya Jurnal Perempuan, akhirnya bisa rapat di situ untuk konsolidasi. Di situ pertama-tama kita mengeluarkan pernyataan bahwa kita mendukung mahasiswa, reformasi, juga meminta Soeharto turun," kata Nur.

Di samping itu, Nur dan kawan-kawannya menghubungi sejumlah jaringannya. Sebanyak 75 perempuan berhasil dikumpulkan untuk membentuk Koalisi Perempuan Indonesia untuk Demokrasi dan Keadilan. Rencananya, koalisi ini akan ikut turun ke jalan pada demonstrasi 18 Mei 1998.

Siaga satu, kelompok perempuan dilarang turun ke jalan

Meski koalisi telah terbentuk, jalan mulus tak ditemui Nur dan kawan-kawan.

"Salah satu teman bilang, besok siaga satu, jadi sebaiknya kelompok perempuan enggak turun, waktu itu ketua BEM UI juga melarang kelompok perempuan untuk ikut," kata Nur.

Perdebatan pun terjadi, Nur dan perempuan lainnya bersikeras ingin ikut demonstrasi.

"Kita merasa insulted (terhina) ke teman-teman yang mengatakan perempuan enggak boleh turun," ungkap Nur.

Tekad Nur dan kawan-kawan yang bulat berbuah hasil. Mereka pun mengikuti demonstrasi pada 18 Mei 1998 bersama mahasiswa dan elemen-elemen lainnya.

"Kesepakatannya kalau situasi enggak kondusif, kita tunggu di Pintu Senayan saja dengan membacakan statement kita dan konferensi pers," kata Nur.

Namun, kendala lain harus dihadapi Nur.

"Teman-teman yang biasa jadi korlap (koordinator lapangan) tiba-tiba 'saya mundur' karena situasi begitu, takut akan rusuh siaga satu," jelas Nur.

"Lalu saya bilang, oke kalau enggak ada yang jadi korlap, saya yang jadi korlap," tegas Nur.

Nur menginstruksikan koalisinya untuk membeli bunga berwarna putih dan ungu. Warna ungu sengaja dipilih karena melambangkan perjuangan perempuan.

Namun, menjelang malam, seorang rekannya yang biasa menjadi koordinator lapangan tiba-tiba mengubah keputusannya.

"Dia bilang mau jadi korlap, ya sudah dia yang jadi korlap untuk demonstrasi besok," kata Nur.

Perempuan yang melawan

Tanggal 18 Mei 1997, tepat pukul 10.00 WIB, dengan pakaian serba hitam dan bunga putih dan ungu yang sudah dipersiapkan sejak malam, Nur dan koalisi berkumpul di Kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta.

"Itu panas banget, lagi terik-teriknya. Kami di situ bawa bunga dan bawa poster 'Turunkan Soeharto!" kata Nur.

Nur dan kawan-kawan berjalan kaki hingga ke lokasi demonstrasi di Gedung DPR MPR, Senayan.

"Kita masuk ke Senayan, wah, tepuk tangan membahana kedatangan kelompok perempuan di Senayan," ungkapnya.

Nur langsung diberikan panggung untuk berpidato.

"Saat itu jargonnya 'Tungto', artinya gantung Soeharto. Saya bilang ada HAM, terhadap diktator kita enggak boleh kejam langsung gantung, harusnya turunkan Soeharto, adili Soeharto, jadi jargonnya diubah jadi turunkan Soeharto, adili Soeharto!"

Demonstrasi terus dilakukan Nur dan kawan-kawan hingga 22 Mei 1998.

"Tanggal 21 itu Soeharto sudah mengumumkan mundur. Tapi kita demo tanggal 22 karena tidak setuju Habibie yang naik menggantikan Soeharto," kata Nur.

Pasca-1998, Nur masih aktif terlibat dalam berbagai gerakan perempuan yang memperjuangkan HAM dan hak-hak perempuan.

"Sejarah pergerakan perempuan di Indonesia juga panjang, sudah dari dahulu kala. Saya harap perempuan Indonesia juga tidak melupakan sejarah. Karena sejarah pergerakan perempuan, kita bisa ada pada kondisi sekarang," tutupnya.