73 Sekolah di Kota Bogor Disiapkan Gelar Uji Coba PTM

Sebanyak 73 sekolah tingkat SD dan SMP disiapkan untuk uji coba PTM sebelum memasuki tahun ajaran baru pada Juli 2021.

Kepala Disdik Kota Bogor Hanafi tak menyebutkan secara pasti kapan waktu uji coba PTM akan digelar. Namun ia memastikan, pelaksanaannya akan dilakukan secepatnya sebelum tahun ajaran baru.

"Ada 37 sekolah tingkat SMP dan 36 sekolah tingkat SD. Tidak hanya negeri, juga terdapat sekolah swasta yang akan diikutsertakan dalam uji coba PTM nanti," kata Hanafi, Rabu (28/4/2021).

"Uji coba ya secepatnya. Saya belum bisa (tentukan) kapan-kapannya. Kalau untuk PAUD (pendidikan anak usia dini) kami belum rekomendasikan," tambah dia.

Hanafi mengemukakan, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19 Kota Bogor dan lainnya untuk mengatur teknis pelaksanaan uji coba PTM.

Karena itu, sambung Hanafi, pengawasan tidak hanya ketika di sekolah tetapi juga di luar sekolah.

Meski begitu, lanjut dia, pada dasarnya proses uji coba PTM nanti para siswa harus mendapatkan izin dari orangtua.

Sekolah tidak bisa memaksakan siswanya untuk mengikuti kegiatan sekolah tatap muka selama uji coba jika tidak mendapat persetujuan dari orangtua yang bersangkutan.

"Jadi insya Allah PTM ini kami siapkan dan kami akan minta izin ke Satgas Covid-19," ujar dia.

Sebelumnya, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan respons terkait rencana pemerintah membuka sekolah tatap muka di masa pandemi pada Juli 2021.

Ketua Umum IDAI Aman B Pulungan mengatakan, pelaksanaan sekolah tatap muka belum bisa direkomendasikan karena pandemi Covid-19 masih terjadi di Indonesia.

"Melihat situasi dan penyebaran Covid-19 di Indonesia, saat ini sekolah tatap muka belum direkomendasikan," kata Aman.

Aman melanjutkan, pendapat IDAI tersebut sudah melalui kajian terhadap perkembangan pandemi Covid-19 secara nasional yang masih meningkat, adanya varian baru virus corona dan cakupan vaksinasi yang belum mencapai target.

"Dan hak-hak anak berdasarkan konvensi Hak-hak Anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 36 tahun 1990," kata dia.