Salin Artikel

Majelis Hakim Tegur Anggota Kuasa Hukum Rizieq Shihab yang Putar Video Kunjungan Presiden Jokowi di Maumere

Tim kuasa hukum Rizieq memutar video kerumunan saat kunjungan Presiden Jokowi itu dalam sidang tindak pidana karantina kesehatan yang digelar di PN Jakarta Timur, Kamis (29/4/2021).

Setelah memutar video tersebut, salah satu anggota tim kuasa hukum Rizieq menanyakan pendapat dua epidemiolog yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Jaksa pun menilai video tersebut merupakan materi di luar persidangan.

"Untuk (kasus kerumunan warga di) Maumere itu apakah pernah mendengar dibawa ke ranah hukum?" tanya jaksa, dilansir dari Tribun Jakarta. 

Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa juga menegur tim kuasa hukum Rizieq. Menurut Suparman, pertanyaan seputar kerumunan di Maumere seharusnya diajukan ke saksi fakta.

"Ini bukan (saksi) fakta lagi," kata Suparman.

Namun, tim kuasa hukum Rizieq menilai pertanyaan yang diajukan kepada epidemiolog masih sesuai ilmu epidemiologi.

"Secara keilmuan yang mulia, saya bicara keilmuan," kata salah satu anggota tim kuasa hukum Rizieq.


"Kalau seperti itu tidak perlu ahli epidemiologi yang menjelaskan, itu pengetahuan umum saja itu sebenarnya. Pengetahuan umum, orang tahu secara umum. Di pembuktian itu hal-hal yang diketahui umum tidak perlu ditanyakan lagi," kata Suparman.

"Jadi bertanya betul-betul yang tidak tahu ya, kita butuh dari ahli ini. Jangan hanya sekedar menguji yang bukan keahliannya, buang-buang waktu saja kita," tambahnya.

Sementara itu, Rizieq juga membandingkan kasus dugaan tindak pidana karantina kesehatan yang menjeratnya dengan kasus pelanggaran protokol kesehatan lain.

Dalam sidang kerumunan warga di Petamburan dan Megamendung yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dia bertanya ke saksi ahli penanganan pelanggaran protokol kesehatan efektif.

"Pertanyaan saya singkat saja, menurut ilmu epidemiologi kalau di wilayah pandemi satu kerumunan dilarang tapi kerumunan lain dibiarkan apakah itu efektif mengatasi pandemi?" tanya Rizieq.

Salah satu epidemiolog yang dihadirkan sebagai saksi, Hariadi, menjawab bahwa dia tidak dalam posisi membandingkan penanganan kasus, namun dia menyebut bahwa setiap kebijakan harus dipantau pelaksanaannya.

"Setiap kebijakan mesti dipantau penerapannya, kalau suatu kebijakan tidak bisa diterapkan secara benar di lapangan maka kebijakan itu tidak efektif," ujar Hariadi.

 

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Putar Video Presiden Jokowi di Maumere, Hakim Tegur Kuasa Hukum Rizieq Shihab: Jangan Buang Waktu

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/29/20073291/majelis-hakim-tegur-anggota-kuasa-hukum-rizieq-shihab-yang-putar-video

Terkini Lainnya

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Dua Begal di Depok Lakukan Aksinya di Tiga Tempat dalam Sehari

Megapolitan
Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Unggah Foto Gelas Starbucks Tutupi Kabah Saat Umrah, Zita Anjani: Saya Berniat Mancing Obrolan...

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Jenazah Brigadir RAT Belum Diotopsi, Polisi Tunggu Keputusan Keluarga

Megapolitan
Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Keluarga Brigadir RAT yang Meninggal Bunuh Diri Tiba di RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Dua Begal yang Bacok Korban di Depok Incar Anak Sekolah

Megapolitan
Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Pemprov DKI Disarankan Ambil Alih Pengelolaan JIS, TIM, dan Velodrome dari Jakpro

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke