Rizieq Shihab: Kasus Saya Bukan Kasus Hukum, tetapi Dendam Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Rizieq Shihab menyebut, kasusnya bukan kasus hukum, tetapi dendam politik oligarki.

Hal itu disampaikan Rizieq ketika membacakan pledoinya atas tuntutan jaksa terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Kabupaten Bogor yang menjeratnya.

"Setelah saya mengikuti proses hukum yang sangat melelahkan ini, mulai dari panggilan polisi dan penangkapan serta penahanan, hingga digelarnya sidang pembacaan pledoi ini, saya semakin percaya dan yakin bahwa ini adalah kasus politik yang dibungkus dan dikemas dengan kasus hukum," kata Rizieq di ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (20/5/2021).

Menurut Rizieq, hukum hanya menjadi alat legalisasi dan justifikasi untuk memenuhi dendam politik oligarki terhadapnya dan rekan-rekannya.

Rizieq menyebut, dendam politik terhadapnya bermula dari Aksi Bela Islam 411 dan 212 pada 4 November dan 2 Desember 2016.

"Saya bukan politisi dan bukan anggota partai politik mana pun, tetapi saya punya hak politik yang harus dijaga dan digunakan secara benar, serta harus punya sikap politik yang mengacu kepada aturan agama dan konstitusi negara, sehingga boleh menghalalkan segala cara. Dan saya bersama umat punya kewajiban untuk menjaga dan melindungi bangsa dan negara dari kerasukan para oligarki," kata Rizieq.

PN Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan kasus kerumunan massa yang terjadi di Petamburan dan Megamendung dengan terdakwa Rizieq pada hari ini.

Agenda sidang adalah pembacaan pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa maupun kuasa hukum atas tuntutan jaksa.

Dalam kasus kerumunan di Petamburan, jaksa menuntut Rizieq dengan pidana penjara selama dua tahun.

Jaksa meyakini Rizieq telah melakukan penghasutan terkait pelanggaran protokol kesehatan, karena dengan sengaja mengajak orang datang ke acara tersebut.

Sementara dalam kasus kerumunan di Megamendung, jaksa menuntut Rizieq dengan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 50.000.000.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan Rizieq melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP.

Jaksa mengatakan, sesuai Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, tiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Sementara itu, menurut jaksa, Rizieq tetap berkukuh menyelenggarakan kegiatan di pondok pesantren di Megamendung pada 13 November 2020 dan secara sengaja memberitahukan kedatangannya kepada publik.

Selain tuntutan pidana penjara, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap Rizieq berupa pencabutan hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

"Yaitu (dicabut haknya) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat selama tiga tahun," kata jaksa.