F-Gerindra Pertimbangkan Ikut Gabung Pansus DPRD Usut 239 PNS DKI Ogah Naik Jabatan

"Kalau pun pansus itu tetap akan dibuat ya kita ikuti saja alurnya," kata Rani saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (28/5/2021).

Namun, Rani menyebut posisi Gerindra tidak akan ngotot untuk membentuk pansus terkait masalah tersebut.

Saat ini, ucap Rani, masih banyak pekerjaan yang lebih urgen daripada sekadar mengurusi 239 PNS yang enggan naik jabatan.

"Kita lihat saja urgensinya apa dulu, rasanya masih banyak yang lebih urgen untuk diurusi," kata dia.

Namun Gerindra juga tidak menolak apabila pansus sudah terbentuk. Menurut dia, perlu diketahui secara pasti mengapa sampai ratusan PNS enggan naik jabatan.

"Memang perlu juga diinvestigasi alasannya, atau pada malas ikut karena cuma bentuk formalitas saja, jadi bikin males ikutan karena sudah settingan, bisa saja begitu kan," ucap Rani.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan DPRD akan membentuk Pansus untuk menyelidik latar belakang 239 PNS DKI Jakarta enggan naik jabatan.

"Kami akan bentuk pansus untuk menyelesaikan persoalan ASN yang enggan ikut peremajaan jabatan ini," ujar Prasetio dalam keterangan tertulis, Kamis kemarin.

Pras mengatakan, Pansus yang akan dibentuk berencana memanggil 239 PNS yang dinilai tidak menjalankan instruksi yang dibuat Sekretaris Daerah untuk mengikuti lelang promosi jabatan eselon II.

Mereka akan diperiksa satu-persatu dan mengungkap latar belakang ratusan PNS ini enggan naik jabatan.

Isu PNS DKI Jakarta yang enggan ikut lelang jabatan eselon II menjadi perbincangan setelah Gubernur DKI Anies Baswedan mengumpulkan 239 PNS di lapangan upacara Balai Kota DKI Jakarta, Senin 10 Mei 2021.

Anies menegur ratusan ASN tersebut karena menilai tidak melakukan instruksi yang dia buat mengenai seleksi jabatan eselon II.

"Malu sesungguhnya kita. Saya ingin sampaikan di sini kita malu sesungguhnya. Malu kenapa ada instruksi tidak dilaksanakan," kata Anies.

Sejak teguran tersebut, beragam dugaan muncul berkaitan dengan keengganan para PNS ini naik jabatan.

Salah satunya adalah peran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dinilai sentral sehingga mengganggu kinerja pejabat eselon II di Jakarta.

Ada 17 jabatan yang dilelang. Karena minimnya peminat, bahkan lelang salah satu jabatan dibatalkan.

Jabatan Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat (Asda Kesra) DKI Jakarta batal dilelang lantaran jumlah pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan, jumlah pendaftar hanya ada dua orang sehingga tidak memenuhi syarat minimal jumlah pendaftar.