Salin Artikel

Wacana Penerapan Ganjil Genap di Jakarta, Kepala Dishub DKI: Tergantung Kepatuhan 3M Warga dan 3T Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) berencana menerapkan kembali kebijakan ganjil-genap di Ibu Kota di masa pandemi Covid-19.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo menyebutkan, rencana penerapan itu masih dikaji terlebih dahulu.

Yang jelas, Syafrin melanjutkan, rencana tersebut baru bisa diterapkan dengan dua catatan terkait penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Jakarta.

Pertama, masyarakat wajib patuh dalam menerapkan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan selama di luar rumah.

Kedua, Syafrin melanjutkan, pemerintah tidak kecolongan dalam menggiatkan 3T, yakni tracing, testing, dan treatment untuk menekan penularan Covid-19.

Apabila kedua catatan itu dapat ditegakkan, menurutnya, sektor transportasi akan mampu mengimbangi dengan penerapan ganjil genap.

“Setelah kedua upaya itu kita bisa lihat ada keberhasilan, maka sektor transportasi bisa mengimbangi dengan kebijakan ganjil genap,” kata Syafrin dalam diskusi virtual, Rabu (2/6/2021), dilansir dari WartaKotalive.

Dia menekankan, kembalinya ganjil-genap juga mempertimbangkan bagaimana kasus Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya.

“Kita lihat dulu bagaimana tren kasus positif di Jakarta, bahkan di Jabodetabek secara utuh. Kemudian kita masuk dalam usulan pelonggaran dari sisi penerapan ganjil genap,” jelasnya.

Nantinya, kebijakan ganjil genap akan dikembalikan secara bertahap, bukan langsung menerapkannya di seluruh ruas jalan Jakarta.

Penguatan transportasi umum di daerah prioritas

Pekerjaan rumah yang harus Dishub DKI tuntaskan sebelum penerapan ganjil-genap, menurut Syafrin, adalah menentukan ruas jalan mana yang menjadi prioritas.

"Jika kita masuk kepada pelonggaran ganjil genap, maka yang diambil tidak total di 25 ruas jalan, tetapi secara bertahap, kita identifikasi ruas jalan mana saja yang memang benar-benar menjadi destinasi atau tujuan pelaku perjalanan secara umum di sana kita lakukan pembatasan," urai Syafrin.

Dishub DKI sejatinya telah mengantongi data-data terkait dengan destinasi yang ramai dikunjungi di masa pandemi.

Akan tetapi, data itu masih perlu diidentifikasi, termausk menentukan yang menjadi titik kemacetan saat ini.

Di titik kemacetan itu nantinya Pemprov DKI akan memperkuat transportasi umum saat ganjil genap kembali diterapkan.

“Untuk mengetahui destinasi tentu kami sudah memiliki data-data akurat pelaku perjalanan, sehingga bisa kami identifikasi prioritas penerapan ganjil genap itu di mana, dan kami akan melakukan penguatan di angkutan umumnya," papar Syafrin.

"Di sana kami akan melakukan penguatan untuk layanan angkutan umum. Jadi apakah di sana layanan transjakarta, KRL, LRT, MRT dan angkutan umum reguler lainnya tentu kita koordinasikan untuk diperkuat," lanjutnya.

Syafrin menjelaskan, penguatan yang dimaksud dapat berupa penambahan unit transportasi seperti bus Tranjakarta, kereta LRT, MRT, dan sebagainya.

Sebab, menurutnya, sektor transportasi bisa mempengaruhi penyebaran Covid-19 di sesama penumpang mengingat penularannya mudah terjadi dalam kerumunan orang.

Karena itu, Syafrin kembali menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 supaya penerapan ganjil genap bisa dilakukan sesegera mungkin.

Dia juga meminta masyarakat untuk melihat penundaan penerapan ganjil genap di Jakarta semata-mata adalah bentuk dukungan untuk pemerintah dalam penanganan virus SARS-COV-2.

“Tapi satu hal, jangan dilihat dari sisi sektor transportasi saja tetapi harus dilihat juga di sisi sebelah upaya pemerintah yang demikian masifnya melakukan penanganan dan pencegahan Covid-19,” jelas Syafrin.

Untuk diketahui, ganjil genap di Jakarta ditiadakan sejak terakhir kali diterapkan pada September 2020. (Fitriyandi Al Fajri / WartaKotalive)

(Reporter: Singgih Wiryono / Editor: Jessi Carina)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Ganjil Genap Di Masa Pandemi Bisa Diterapkan Di Jakarta Dengan Beberapa Catatan

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/03/17161231/wacana-penerapan-ganjil-genap-di-jakarta-kepala-dishub-dki-tergantung

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Anggarannya Dipangkas, Jakpro Hanya Akan Bangun ITF Sunter Pakai PMD

Megapolitan
Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Pengusaha dan Buruh Kompak Tolak UMP DKI 2023 yang Naik Jadi Rp 4,9 Juta

Megapolitan
Polres Jaksel Sita CCTV untuk Usut Kasus Anak Kombes Aniaya Teman di PTIK

Polres Jaksel Sita CCTV untuk Usut Kasus Anak Kombes Aniaya Teman di PTIK

Megapolitan
 Saat Jakpro Disebut Tetap Cari Untung Dari Korban Gusuran JIS

Saat Jakpro Disebut Tetap Cari Untung Dari Korban Gusuran JIS

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Prakiraan Cuaca BMKG: Jakarta Cerah Berawan Sepanjang Hari

Megapolitan
Buku Mantra dan Ritual Budyanto di Balik Tewasnya Sekeluarga di Kalideres

Buku Mantra dan Ritual Budyanto di Balik Tewasnya Sekeluarga di Kalideres

Megapolitan
APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Fitra: Jangan Dulu Terkecoh

APBD DKI 2023 Rp 83,7 Triliun Fokus untuk 3 Program Prioritas, Fitra: Jangan Dulu Terkecoh

Megapolitan
Utara Jakarta Paling Terancam jika Ibu Kota Tenggelam, Kok Bisa?

Utara Jakarta Paling Terancam jika Ibu Kota Tenggelam, Kok Bisa?

Megapolitan
Ada Kemungkinan Kampung Susun Bayam Dikelola Langsung Pemprov DKI

Ada Kemungkinan Kampung Susun Bayam Dikelola Langsung Pemprov DKI

Megapolitan
Cabuli Bocah saat Mandi, Pria Disabilitas di Tambora Terancam 9 Tahun Penjara

Cabuli Bocah saat Mandi, Pria Disabilitas di Tambora Terancam 9 Tahun Penjara

Megapolitan
Saksi Sebut Izin Pendirian Indosurya Hanya untuk Usaha Koperasi Simpan Pinjam Anggota

Saksi Sebut Izin Pendirian Indosurya Hanya untuk Usaha Koperasi Simpan Pinjam Anggota

Megapolitan
Diduga Jadi Korban Tawuran di Bekasi, Bocah 12 Tahun Kena Luka Bacok

Diduga Jadi Korban Tawuran di Bekasi, Bocah 12 Tahun Kena Luka Bacok

Megapolitan
Dewan Pengupahan Kota Bekasi Rekomendasikan UMK 2023 Naik 7,09 Persen Jadi Rp 5,1 Juta

Dewan Pengupahan Kota Bekasi Rekomendasikan UMK 2023 Naik 7,09 Persen Jadi Rp 5,1 Juta

Megapolitan
Bocah yang Dicabuli Pria Disabilitas di Tambora Kini Dapat Pendampingan Psikologis

Bocah yang Dicabuli Pria Disabilitas di Tambora Kini Dapat Pendampingan Psikologis

Megapolitan
Kasus Aktif Covid-19 di Depok Tembus 4.463, Pemkot Lakukan 4 Hal Ini

Kasus Aktif Covid-19 di Depok Tembus 4.463, Pemkot Lakukan 4 Hal Ini

Megapolitan
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.