Pasien Covid-19 Membeludak, Depok Pilih-pilih Warga Isolasi Mandiri yang Diberi Obat

Namun demikian, distribusi obat yang ada saat ini terpaksa harus mulai dipilih berdasarkan kondisi pasien. Pasalnya, jumlah pasien Covid-19 di Depok terus melonjak dari hari ke hari.

"Kalau melihat peningkatan kasus, mungkin tidak bisa semuanya dapat, makanya kami juga pilah-pilah, yang memang butuh banget itu yang kami kasih," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita kepada wartawan, Jumat (25/6/2021).

"(Yang mendesak) diberi obat (adalah pasien) yang bergejala. Kalau dia (pasien isolasi mandiri) masih ringan-ringan saja, mungkin bisa dikaver vitamin-vitamin," ia menambahkan.

Novarita menerangkan, Depok baru saja menerima suplai obat dari Pemprov Jawa Barat. Suplai itu cukup untuk menambal kebutuhan saat ini, tetapi belum tentu untuk jangka panjang.

"Mungkin cuma buat beberapa minggulah, tapi kami segera untuk pengadaan. Kemarin sudah ada surat dari Provinsi yang membolehkan kami pengadaan sendiri," ungkap Novarita.

Tren jumlah pasien Covid-19 di Depok, sebagaimana di Jakarta, Botabek, dan wilayah-wilayah lain, sedang dalam fase lebih genting daripada puncak gelombang pertama pada Januari 2021.

Temuan kasus baru Covid-19 begitu banyak dalam waktu singkat, membuat fasilitas kesehatan di ambang kolaps.

Keterisian ICU bagi pasien Covid-19 di Depok sudah 101 persen lebih, sedangkan keterisian ruang isolasi telah melampaui 90 persen.

24 rumah sakit di Depok mengalami antrean pasien Covid-19, sebagian pasien mesti menunggu giliran dan dirawat sementara di IGD.

Selain rumah sakit, puskesmas juga mulai kewalahan karena beban kerja berlebih, mulai dari vaksinasi, pengambilan swab, pelacakan kontak erat, sampai memantau setiap pasien isolasi mandiri yang jumlahnya makin banyak dari hari ke hari.

Wali Kota Depok Mohammad Idris sejak Senin (21/6/2021) memutuskan memberlakukan pengetatan PPKM mikro, termasuk di antaranya melarang layanan makan di tempat bagi rumah makan, meniadakan resepsi pernikahan dan pertemuan di gedung, menutup tempat wisata/hiburan, serta mengurangi jam operasional dan pengunjung mal, pasar swalayan, dan pasar tradisional.