Tutup Selama PPKM Darurat, Asosiasi: Pusat Perbelanjaan Selama Ini Telah Mampu Terapkan Prokes

JAKARTA, KOMPAS.com - Lemahnya penegakan berbagai peraturan pembatasan untuk menekan penularan Covid-19 dinilai menjadi faktor yang menyebabkan munculnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

Lemahnya penegakan peraturan pembatasan disebut justru mengambil pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh pengusaha pusat perbelanjaan dan mal.

“Kejadian ini (PPKM Darurat) telah mengambil pengorbanan besar akibat lemahnya penegakan atas berbagai penerapan pembatasan yang diberlakukan selama ini yang mana seharusnya protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat, disiplin dan konsisten,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja dalam keterangan tertulis, Kamis (1/7/2021) siang.

Menurut dia, pelanggaran protokol kesehatan selalu terjadi berulang hingga menyebabkan melonjaknya kasus Covid-19.

Peristiwa pelanggaran terjadi akibat tak adanya konsistensi atas penegakan yang kuat terhadap pemberlakuan dan penerapan pembatasan masyarakat.

“Pusat perbelanjaan selama ini telah mampu dan telah dapat menerapkan serta memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, disiplin dan konsisten sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu fasilitas masyarakat yang aman dan sehat untuk dikunjungi serta berbelanja berbagai kebutuhan hidup sehari-hari,” kata Alphonsus.

Ia menambahkan, pusat perbelanjaan sebagai salah satu pilar perdagangan di Indonesia harus berjuang sendiri untuk bertahan tanpa bantuan pemerintah selama masa pandemi.

Padahal masa pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama hampir 1,5 tahun.

Alphonsus menilai upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan pengusaha pusat perbelanjaan dan mal akan sia-sia jika mal harus ditutup karena ada kebijakan PPKM Darurat.

PPKM darurat bisa menimbulkan usaha di bidang pusat perbelanjaan dan mal terpuruk.

“Pergerakan ekonomi yang sebenarnya sudah tumbuh cukup menggembirakan pada semester I (tahun) 2021 yang mana telah diupayakan secara susah payah selama ini maka akan menjadi sia-sia dan akan kembali terganggu atau terpuruk,” kata Alphonsus.

Ia mengatakan, pengusaha pusat perbelanjaan dan mal hampir dipastikan akan sulit mencapai target perekonomian yang telah ditetapkan pada 2021.

Pusat perbelanjaan dan mal akan kembali mengalami kesulitan besar di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Hingga saat ini, pusat perbelanjaan dan mal masih belum bisa bangkit dari keterpurukan.

“Saat ini pun sebenarnya masih belum bisa bangkit dari keterpurukan akibat kondisi berat yang terjadi pada tahun 2020 yang lalu dan pada tahun 2021 ini hanya boleh beroperasi secara terbatas yaitu dengan kapasitas maksimal 50 persen saja,” ujar Alphonsus.

Ia mengatakan, pengelola pusat perbelanjaan dan mal sudah merasakan kondisi usaha yang jauh lebih berat di awal tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Menurut dia, dana cadangan yang dimiliki para pengusaha sudah habis terkuras pada awal tahun 2021.

“Hampir semua dana cadangan sudah terkuras habis pada tahun 2020 yang lalu, yaitu hanya untuk sekadar bertahan saja,” ujar Alphonsus.

“Dengan ditutupnya kembali operasional pusat perbelanjaan maka akan kembali banyak pekerja yang dirumahkan dan jika kondisi terus berkepanjangan maka akan terjadi kembali banyak pemutusan hubungan kerja (PHK),” tambah Alphonsus.

Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk Pulau Jawa dan Bali selama 3-20 Juli 2021.

Langkah itu diambil untuk merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir akibat penyebaran varian baru virus Covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, tidak ada mal atau pusat perbelanjaan yang boleh beroperasi hingga 20 Juli 2021.

Hal itu berdasarkan aturan pada PPKM darurat untuk Jawa dan Bali yang berlangsung selama 3-20 Juli 2021.

"Mall dan pusat perbelanjaan ditutup sementara. Saya ulangi ditutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka sampai tanggal 20 Juli," ujar Luhut dalam konferensi pers secara virtual pada Kamis (1/7/2021).

"Sehingga diharapkan dapat menurunkan kasus hingga di bawah 10.000 (per hari) atau mendekati 10.000," kata dia.