Kapolda Metro: Patroli PPKM Darurat Bukan Melarang Jualan, tapi Mengatur

Fadil mengatakan, peristiwa menyimpang yang belakangan ini muncul adalah kesalahpahaman.

Petugas patroli PPKM Darurat ingin mengatur, bukan melarang berjualan.

"Anda malam hari coba keliling ke pelosok-pelosok, di Cengkareng (Jakarta Barat), di Kemayoran (Jakarta Pusat), di Penggilingan (Jakarta Utara), di Cakung (Jakarta Timur), di Bangka (Jakarta Selatan), apakah kami pernah melarang mereka berjualan? Yang terjadi adalah kami mengatur," ujar Fadil di Jakarta, Minggu (18/7/2021), seperti dikutip Antara.

Fadil menyadari masih ada kesalahpahaman yang terjadi di lapangan. Untuk itu, ia berjanji akan melakukan evaluasi.

Namun, ia bersyukur di Ibu Kota sampai saat ini tidak sampai terjadi gesekan-gesekan dengan masyarakat.

Untuk itu, Kapolda Metro Jaya mengucapkan terima kasih kepada segenap elemen masyarakat Jakarta dan juga mengapresiasi aparat yang bertugas di lapangan yang tetap melaksanakan operasi sesuai koridor kemanusiaan.

"Sehingga situasi tetap kondusif," kata Fadil.

Ia menekankan, Jakarta tidak hanya harus sehat, tapi juga aman dan sejuk.

Untuk itu, ia mengingatkan kepada anggota di lapangan agar bersikap santun dalam penegakan hukum, sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam Rapat Evaluasi Terbatas Sabtu (17/7) kemarin.

"Kami ingatkan kepada anggota untuk bersikap santun, namun tetap menegakkan hukum," kata Fadil.

Presiden Jokowi sebelumnya menyinggung peristiwa pemukulan pemilik warung oleh oknum Satpol PP di Gowa, Sulawesi Selatan.

Menurut Presiden, peristiwa itu memanaskan situasi di tengah masyarakat yang sedang menjalani PPKM darurat.

"Saya kira peristiwa-peristiwa yang ada di Sulawesi Selatan misalnya, Satpol PP memukul pemilik warung, apalagi ibu-ibu. Ini untuk rakyat menjadi memanaskan suasana," ujarnya dalam pengangar ratas evaluasi PPKM darurat pada 16 Juli 2021, yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Oleh karena itu, Jokowi berpesan agar semua aparat berhati-hati dalam menurunkan indeks mobilitas masyarakat.

Khususnya yang berkaitan dengan penyekatan dan penanganan terhadap masyarakat, pedagang, PKL, toko.

"Saya minta kepada Polri dan juga Mendagri, kepada daerah agar jangan keras dan kasar," tegas Jokowi.

"Lakukanlah dengan tegas dan santun. Sambil sosialisasi memberikan ajakan-ajakan, sambil bagi beras. Itu mungkin bisa sampai malahan pesannya," tambah kepala negara.