Tarif Tes PCR Maksimal Rp 495.000, Kemenkes Ingatkan Penyedia Jasa Tak Akali Aturan demi Naikkan Harga

Ia menegaskan, klinik dan RS tak boleh mengakali aturan batas tarif tertinggi demi menetapkan tarif lebih mahal.

"Tidak boleh ada biaya yang lebih tinggi dari yang ditetapkan. Bisa di bawahnya tapi tidak boleh di atasnya," kata Abdul kepada Kompas.com, Kamis (19/8/2021).

Hal ini disampaikan Abdul menanggapi adanya sejumlah RS dan klinik di Jakarta yang menetapkan tarif tes PCR lebih mahal dari batas atas.

Temuan Kompas.com, beberapa RS dan klinik menjanjikan hasil tes keluar lebih cepat, tetapi dengan biaya ekstra.

Abdul menegaskan, praktik seperti itu tak boleh dilakukan.

"Tidak diperbolehkan, itu namanya saja batas tarif atas, tidak boleh ada biaya lebih tinggi dengan alasan hasil keluar lebih cepat," kata Abdul.

Modus lainnya, ada juga RS dan klinik yang menambah biaya dokter dan administrasi ke dalam tarif tes PCR. Abdul juga menegaskan hal seperti itu melanggar aturan.

"Pemeriksaan PCR itu komponennya sudah termasuk juga jasa dokter, administrasi, itu sudah masuk semua ke situ," kata Abdul.

Abdul pun menegaskan, akan ada pengawasan dan tindakan bagi RS dan klinik yang melanggar aturan soal ketentuan batas tarif atas tes PCR.

"Itu nanti Dinas Kesehatan (provinsi) akan melakukan investigasi, pembinaan, dan tindakan," katanya.

Ketentuan terbaru mengenai tarif tes PCR ini tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan bernomor HK.02.02/I/2845/2021 dan mulai berlaku pada 17 Agustus, tepat di hari ulang tahun kemerdekaan ke-76 RI.

Namun, sejumlah klinik dan rumah sakit di Jakarta Pusat yang dihubungi Kompas.com pada 18 Agustus kemarin belum sepenuhnya mengikuti tarif tersebut.

Sejumlah penyedia layanan tes PCR mengenakan biaya tambahan di luar tarif yang ditetapkan pemerintah.