Salin Artikel

Pemkot Tangsel Sebut Pelaksanaan Sekolah Tatap Muka Terbatas Mendesak Digelar

Pasalnya, Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie memandang bahwa pelaksanaan PTM di wilayahnya pada saat ini sudah semakin mendesak.

Sehingga, harus segara dimulai kembali dengan protokol kesehatan pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3.

"Jadi prinsipnya Pak Wali Kota mengarahkan kepada kami bahwa PTM terbatas itu mendesak dan harus dilaksanakan, melihat kondisi saat ini," ujar Taryono saat dihubungi, Kamis (26/8/2021).

Dalam pelaksanaannya, kata Taryono, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan diminta segera memastikan kesiapan insfrastruktur penunjang protokol kesehatan di setiap sekolah.

Di samping itu, Wali Kota juga meminta dilakukannya akselerasi vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 12-17 tahun.

Hal ini demi meminimalkan terjadinya penularan virus ketika PTM secara terbatas berlangsung.

"Kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan di sekolah jadi prioritas. Makanya diarahkan semaksimal mungkin akselerasi vaksinasi pelajar dan masyarakat," ungkap Taryono.

"Jadi, kalaupun dilaksanakan PTM terbatas, aman dari paparan virus corona," sambungnya.

Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, terdapat 21.867 anak usia 12-17 tahun yang sudah menjalani vaksinasi Covid-19 dosis pertama hingga 25 Agustus 2021

Sementara untuk vaksinasi dosis kedua baru dilakukan kepada 8.749 anak atau setara 7 persen dari target yang ditetapkan Provinsi Banten untuk Tangerang Selatan, yakni 130.475 jiwa.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/26/13102761/pemkot-tangsel-sebut-pelaksanaan-sekolah-tatap-muka-terbatas-mendesak

Terkini Lainnya

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Masuk Tahap Pemasangan Girder

Megapolitan
Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Polisi Sebut Brigadir RAT Bunuh Diri di Mampang saat Sedang Cuti

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Pemprov DKI Siapkan Stok Blanko KTP untuk Pemilih Pemula Pilgub 2024

Megapolitan
Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Sebelum Tewas, Brigadir RAT Sepekan Tinggal di Jakarta

Megapolitan
Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Partisipasi Pemilih di Jakarta pada Pemilu 2024 Turun Dibandingkan 2019

Megapolitan
Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Pemerintah DKJ Punya Wewenang Batasi Kendaraan Pribadi di Jakarta, DPRD Minta Dilibatkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke