[POPULER JABODETABEK] Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL | Luhut Polisikan Haris Azhar

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang cara mendapatkan bantuan tunai Rp 1,2 juta untuk pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung menjadi berita paling banyak dibaca, Rabu (22/9/2021).

Kompas.com merangkum berita terpopuler Jabodetabek sepanjang Rabu kemarin di sini.

1. Cara Dapatkan Bantuan Rp 1,2 Juta untuk PKL hingga Pengusaha Warteg

Ribuan pedagang kaki lima (PKL), pemilik warung, dan pengusaha warteg di Jakarta berhak mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp 1,2 juta dari pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, bantuan uang tunai tersebut akan disalurkan melalui TNI dan Polri.

Program yang dinamai Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) menyasar jutaan pedagang di seluruh Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19, termasuk di Jakarta.

Bagaimana cara mendapatkan bantuan tunai tersebut?

Nantinya, petugas Babinsa atau Bhabinkamtibmas setempat akan melakukan pendataan pelaku usaha.

Para pelaku usaha kemudian diminta untuk melampirkan data izin usaha, lokasi usaha, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca berita selengkapnya di sini. 

2. Luhut Binsar Laporkan Haris Azhar dan Fatia Kontras ke Polisi Terkait Pencemaran Nama Baik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan aktivis Haris Azhar dan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, ke Polda Metro Jaya, Rabu (22/9/2021).

Pelaporan yang dibuat Luhut itu berkaitan dengan pencemaran nama baik.

"Saya melaporkan pencemaran nama baik saya dengan polisi. Haris Azhar dan Fatia (yang dilaporkan)," ujar Luhut kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu.

Luhut mengatakan, dia telah melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia sebanyak dua kali sebelum melaporkan mereka. Adapun Luhut melaporkan Haris dan Fatia karena menyinggung nama baiknya dan keluarga.

"Sudah keterlaluan karena dua kali saya sudah minta (untuk) minta maaf, tidak mau minta maaf, sekarang kita ambil jalur hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan," kata Luhut.

Baca berita selengkapnya di sini.

3. 25 Klaster Covid-19 Belajar Tatap Muka Ditemukan di Jakarta

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) merilis data survei tentang munculnya 25 klaster Covid-19 di Jakarta yang berasal dari kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Dari 25 klaster tersebut, Jakarta Barat menjadi wilayah dengan klaster PTM terbanyak, yakni 8 klaster. Sedangkan Jakarta Timur 6 klaster, Jakarta Utara 5 Klaster, Jakarta Selatan 5 klaster dan 1 klaster di Jakarta Pusat.

Sedangkan total pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang tercatat positif Covid-19 mencapai 227 orang.

Siswa atau peserta didik yang terpapar Covid-19 dan berstatus positif berjumlah 241 orang.

Baca berita selengkapnya di sini. 

4. Tak Cukup Hanya Penetapan Tersangka, Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Menuntut Lebih

Keluarga korban meninggal dalam kebakaran Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang berharap pengusutan kasus tidak berhenti pada penetapan tersangka. Semua pihak terkait harus ikut bertanggung jawab.

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Maruf Bajammal selaku kuasa hukum keluarga korban mengatakan bahwa para keluarga korban mencari keadilan agar pemerintah bertanggung jawab.

“Mereka sedih karena telah kehilangan keluarga tercinta sehingga mereka mau menuntut keadilan lewat jalur hukum,” kata Maruf, dilansir dari Kompas.id. Sebanyak 49 orang narapidana meninggal dalam kebakaran tersebut.

Keluarga korban menuntut pihak terkait bisa menghasilkan komitmen untuk membenahi persoalan manajemen lapas di hadapan hukum.

Maruf pun berharap, para penegak hukum tak berhenti menetapkan tersangka pada tiga petugas lapas yang sudah diumumkan. Pihak bertanggung jawab lain yang melalaikan tugas secara struktural juga perlu ditindak.

Baca berita selengkapnya di sini.