Salin Artikel

44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

"Bicara keseluruhan secara umum, iya memang kami kekurangan sumber daya manusia di 44 kelurahan di Jakarta Pusat," ungkap Denny di sela-sela agenda monitor kinerja di Kantor Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (27/9/2021) siang, seperti dilansir Warta Kota.

Denny memastikan akan segera menyampaikan masalah kekurangan pegawai ini kepada Pemprov DKI Jakarta.

Harapannya, Pemprov DKI bisa melakukan restrukturisasi guna menambah karyawan di kantor kelurahan di Jakpus.

"Nanti kami akan sampaikan ke pimpinan, kemudian pimpinan akan lapor ke provinsi bahwa pegawai di kelurahan perlu adanya penyempurnaan dan penambahan," ujar Denny.

Di balik kekurangan pegawai itu, Denny tetap berharap pekerjaan maupun tugas di masing-masing kelurahan tetap optimal.

Ia menegaskan, keterbatasan SDM harus disikapi sebagai motivasi para ASN di kelurahan untuk bekerja secara maksimal.

"Jangan kurangnya SDM jadikan organisasi ini stuck. Justru dengan kurangnya SDM harus lebih termotivasi biar lebih terpacu," sambung Denny.

Denny menekankan, pelayanan di tingkat kelurahan menjadi kunci dari jalannya pelayanan di sebuah provinsi.

"Jika ASN di kelurahan bisa berjalan sesuai dengan arahnya, maka kecamatan, wali kota, hingga provinsi pun bisa berjalan dengan baik. Semuanya itu ada di tingkat kelurahan," ucap Denny.

Minimnya jumlah SDM di tingkat kelurahan diamini oleh Sekretaris Lurah Kemayoran Fitria Sari. Saat ini, kata dia, hanya ada sembilan ASN yang bertugas di Kantor Kelurahan Kemayoran.

"Di sini memang jumlah ASN hanya sembilan orang. Kalau dibilang kurang ya kami harus bisa maksimalkan semuanya," ujar Fitria.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul "Pemkot Jakpus Kekurangan ASN di 44 Kelurahan". (Warta Kota/Muhamad Fajar Riyandanu)

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/09/27/17124261/44-kantor-kelurahan-di-jakarta-pusat-kekurangan-pegawai

Terkini Lainnya

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Kilas Balik Kasus Pembunuhan Vina Cirebon, Kronologi hingga Rekayasa Kematian

Megapolitan
Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Dikritik Ahok soal Penonaktifan NIK KTP Warga Jakarta, Heru Budi Buka Suara

Megapolitan
Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal 'Study Tour', Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Walkot Depok Terbitkan Aturan Soal "Study Tour", Minta Kegiatan Dilaksanakan di Dalam Kota

Megapolitan
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

KPU Kota Bogor Lantik 30 Anggota PPK untuk Kawal Pilkada 2024

Megapolitan
Mau Bikin 'Pulau Sampah', Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Mau Bikin "Pulau Sampah", Heru Budi: Sampah Sudah Enggak Bisa Dikelola di Lahan Daratan

Megapolitan
Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Polri Gerebek Gudang Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster di Bogor

Megapolitan
Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Walkot Jaksel: Warga Rawajati yang Terdampak Normalisasi Ciliwung Tidak Ada yang Protes

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke