Takut Varian Baru Covid-19, Alasan DPRD dan Pemprov DKI Gelar Rapat di Puncak

Pria yang akrab disapa Pras tersebut mengatakan, status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jakarta tidak menjadi pilihan tempat digelarnya rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.

"Bukan (masalah) level atau apa, ini kan (jadwalnya) padat sekali, kami nggak tahu ada varian (Covid-19) baru lagi," kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (2/11/2021).

Selain itu, kata Pras, rapat di Cisarua digelar di hotel milik Pemprov DKI Jakarta yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jaktour. Penggunaan hotel milik DKI dinilai bisa membantu BUMD untuk terus survive di masa pandemi, khususnya unit bisnis yang terdampak pandemi.

"Di sana kan juga punya DKI, Pemda juga (yang punya), keluar kantong kanan masuk kantong kiri," ujar dia.

Pras mengatakan, agenda pembahasan bisa berlangsung lama hingga malam hari dan digelar untuk banyak orang mulai dari anggota Dewan hingga pegawai dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di Pemprov DKI Jakarta.

Dia juga memastikan, setiap komisi memiliki ruang rapat yang berbeda sehingga bisa meminimalisir kemungkinan penularan Covid-19.

"Kan (juga) sudah divaksin, ada ruangan masing-masing juga," ucap dia.

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta mengadakan rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2022 di Grand Cempaka Resort and Convention, Cisarua, Jawa Barat, mulai hari ini. Berdasarkan pantauan Kompas.com,  rapat antara Dewan dan Pemprov DKI diadakan di lima aula sesuai dengan jumlah Komisi DPRD.

Saat rapat tidak didapati adanya pemeriksaan suhu tubuh, tes antigen atau pengecekan status vaksinasi Covid-19. Aktivitas makan dan minum juga digelar secara prasmanan.