Salin Artikel

Kronologi Turunnya Commitment Fee Formula E Jakarta, Awalnya Rp 2,3 Triliun Jadi Rp 560 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Commitment fee terkait Formula E tiba-tiba murah, dipangkas dari semestinya Pemprov DKI Jakarta harus dibayar Rp 2,3 triliun untuk 5 tahun penyelenggaraan kini dipangkas menjadi Rp 560 miliar untuk 3 tahun penyelenggaraan.

Biaya komitmen yang besaran rata-ratanya Rp 460 miliar itu pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) DKI Jakarta melalui surat ke Anies Baswedan.

Surat yang diterbitkan 15 Agustus 2021 oleh Dispora DKI Jakarta itu menyebut dalam nota kesepahaman DKI Jakarta harus membayar senilai 121 juta Poundsterling dengan rincian:

  1. Sesi 2019/2020 sebesar 20 juta Poundsterling
  2. Sesi 2020/2021 sebesar 22 juta Poundsterling
  3. Sesi 2021/2022 sebesar 24,2 juta Poundsterling
  4. Sesi 2022/2023 sebesar 26,62 juta Poundsterling
  5. Sesi 2023/2024 sebesar 29,282 juta Poundsterling

Jumlah tersebut setara dengan Rp 2,3 triliun.

Tidak hanya memberikan detail jumlah yang harus dibayar, Dispora juga menyebut ancaman sanksi jika DKI Jakarta tak mampu melunasi kewajiban pembayaran commitment fee itu.

"Apabila kewajiban tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka akan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi yang dapat digugat arbitrase internasional di Singapura," tulis Dispora DKI.

Anies terbitkan Ingub minta Dispora bayar penyelenggaraan Formula E

Berselang delapan hari setelah surat pemberitahuan biaya commitment fee dan ancaman sanksinya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur.

Instruksi Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang dukungan persiapan penyelenggaraan Formula E tersebut ditujukan kepada Kepala Dispora DKI Jakarta untuk memberikan dukungan penuh persiapan kegiatan Formula E tahun 2020.

Dalam diktum kedua Ingub tersebut dikatakan pembiayaan atas pemberian dukungan dibebankan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PEmuda dan Olahraga.

Anies tidak memerintahkan renegosiasi terkait commitment fee yang mencapai triliunan rupiah di Instruksi Gubernur itu.

Setelah keluar instruksi dari Anies, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga membayar commitment fee senilai Rp 360 miliar untuk penyelenggaraan 2019/2020 seperti yang tercatat dalam Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta.

Di awal tahun 2020, Dispora DKI kembali merogoh anggaran senilai Rp 200,3 miliar untuk membayar commitment fee tahun penyelenggaraan 2020/2021.

Kemudian DKI membayar bank garansi senilai Rp 423 miliar yang pertengahan tahun 2021 berhasil ditarik kembali oleh Pemprov DKI.

Minta anggaran dikembalikan untuk penanganan Covid-19

Ketika pandemi Covid-19 merebak di Jakarta Juli 2021, DKI Jakarta mulai kekurangan anggaran. Pendapatan devisit dan sektor kesehatan semakin genting untuk diperhatikan.

Muncul suara dari parlemen Kebon Sirih (DPRD DKI Jakarta) untuk segera menarik uang yang saat ini sedang menganggur di luar sana, yaitu anggaran Formula E.

"Formula E misalkan digeser juga gitu (untuk penanganan Covid-19," kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono, 8 Juli 2021.

Dia juga mengatakan, Formula E tidak bisa diselenggarakan di masa pandemi Covid-19 sedang merebak sehingga sudah sepantasnya anggaran menganggur tersebut bisa digunakan untuk kondisi gawat darurat seperti ini.

Anies keluarkan Ingub Formula E harus terselenggara 2022

Merasa pandemi mereda, Anies justru menerbitkan Instruksi Gubernur yang meminta agar ajang Formula E menjadi isu prioritas yang harus terselenggara di tahun 2022.

"Formula E: target keluaran: terselenggara lomba Formula E, target waktu: Juni 2022," tulis Anies dalam Instruksi yang diteken 4 Agustus 2021.

Instruksi tersebut memuat tentang penyelesaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022 dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah Marullah Matali.

Anies meminta agar isu prioritas yang dia berikan bisa segera dikerjakan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Memastikan tercapainya penyesuaian isu prioritas daerah tahun 2021-2022," kata Anies.

Dewan ajukan hak interpelasi

Instruksi Anies yang terus "ngegas" untuk menyelenggarakan Formula E di saat kondisi Jakarta belum pulih dari pandemi dipertanyakan oleh 33 Anggota DPRD DKI Jakarta yang mengajukan hak interpelasi.

Para anggota Dewan dari dua fraksi yaitu PDI-P dan PSI merasa ada kejanggalan di balik kengototan Anies yang meminta ajang balap mobil listrik saat Jakarta barus saja melewati badai Covid-19.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi yang saat itu menjadi ketua perwakilan pengajuan hak interpelasi meminta satu hal ke Anies, yaitu mengembalikan uang tersebut agar bisa digunakan ke masyarakat yang sedang susah menghadapi pandemi.

"Lebih baik uangnya dimanfaatkan untuk masyarakat dalam mengatasi pandemi," kata dia.

Bukan tanpa alasan, Rasyidi mengatakan DKI Jakarta devisit anggaran Rp 3 triliun pada Agustus 2021 karena pendapatan daerah hanya mencapai Rp 55 triliun, sedangkan belanja daerah sudah mencapai Rp 57 triliun.

Tiba-tiba berubah menjadi lebih murah

Angka pembiayaan Rp 2,3 triliun untuk commitment fee dalam lima tahun penyelenggaraan Formula E tiba-tiba diskon menjadi Rp 560 miliar.

Direktur Pengembangan Bisnis sekaligus Managing Director Formula E PT Jakarta Propertindo Gunung Kartiko mengatakan, diskon besar-besaran commitment fee tidak diberikan secara cuma-cuma tanpa perjuangan.

Kata dia, PT Jakpro bernegosiasi dengan pihak Formula E Operation (FEO) selama dua malam agar pemotongan commitment fee bisa dicapai.

"Berat sekali untuk kami laksanakan (negosiasi), itu dua malam lanjut terus, zoom meeting kita," kata Gunung saat ditemui, Rabu 6 Oktober 2021.

Meeting maraton selama dua malam tersebut membuahkan hasil. Kewajiban membayar Rp 2,3 triliun hilang, digantikan Rp 560 miliar yang sudah disetor dan dijadikan untuk 3 tahun penyelenggaraan Formula E 2022, 2023 dan 2024.

Kata Gunung, negosiasi berhasil diterima pihak FEO karena alasan pandemi Covid-19 yang sempat melanda Jakarta hingga dua gelombang.

"Karena kondisi Covid, kami kan pakai taktik dalam negosiasi, sekarang dalam kondisi kami begini (pasca lonjakan Covid-19) gimana? Kita turunkan juga (commitment fee) karena enggak mungkin juga terlaksana sesuai bussiness plan awal yang kita buat," tutur Gunung.

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/07/08430511/kronologi-turunnya-commitment-fee-formula-e-jakarta-awalnya-rp-23-triliun

Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke