Sumur Resapan Disebut Tak Efektif, Dinas SDA DKI: Kami Bangun Standar Kementerian PUPR

"Masalah efektif tidak efektif itu yang kita jalankan ada di Peraturan Menteri PUPR, ada standar Kementerian PUPR, itu yang kita jalankan," kata Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta, Dudi Gardesi, Kamis (2/12/2021).

"Masih tergenang walaupun tidak sebesar yang sebelumnya. Ada (masalah genangan) yang bisa diselesaikan, ada yang bisa dikurangi, jadi tentunya cukup efektif," tambah Dudi.

Tahun ini, berdasarkan data Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 26.932 titik sumur resapan tipe buis beton yang diprakirakan mampu menampung 53.050 meter kubik air.

Sejauh ini, sedikitnya 19.000-21.000 titik diklaim telah terealisasi.

Ia melanjutkan, program pengendalian banjir di Jakarta ada banyak. Selain sumur resapan, ada pula program pembangunan polder, penyediaan pompa, sampai normalisasi sungai dan waduk.

"Masing-masing enggak bisa sapu jagat akan menyelesaikan masalahnya. Tergantung pendekatan teknisnya. Masing-masing (sumur resapan efektivitasnya) beda-beda kan, karena kawasan yang tergenang beda-beda," tambah Dudi.

Sebagai informasi, DPRD DKI Jakarta sudah menghapus anggaran sumur resapan sebesar Rp 122 miliar untuk 2022 mendatang, dari yang semula diusulkan Rp 320 miliar oleh Pemprov DKI.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, disebut sebagai pihak yang mengusulkan dihapusnya anggaran pembangunan sumur resapan untuk 2022 dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

Politisi PDI-P yang bertindak sekaligus sebagai Ketua Banggar itu pula yang mengetuk palu mencoret anggaran pembangunan sumur resapan pada 2022.

"Itu sih Ketua Banggar sendiri, gitu," kata Wakil Ketua Komisi D/Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Nova Paloh, kepada wartawan pada Rabu (1/12/2021).

Nova melanjutkan, dalam rapat yang dihelat hingga tengah malam itu, seluruh anggota Banggar juga menyepakati usulan Prasetio.

Prasetio kemudian mengetuk palu mencoret usulan anggaran proyek sumur resapan yang diajukan Pemprov DKI.

Terpisah, Ketua Komisi D Ida Mahmudah juga menyebut bahwa dalam rapat itu, sebagian anggota Banggar mengajukan komplain soal program ini.

"Kalau dari kami, komisi, (usulannya) masih Rp 120-an miliar, itu dari pimpinan komisi--saya selaku wakil ketua komisi dan ketua komisi kami," sebut Nova.

"Terakhir, istilahnya, yang memutuskan adalah pimpinan Banggar yang paling utama. Yang paling utama kan Ketua Banggar besar gitu kan, jadi murni untuk menjadikannya nol," imbuh politikus Nasdem itu.