Jadi Tersangka, Eks Gubernur Bengkulu Bantah Tipu Rekan Bisnis Pakai Cek Kosong

Hal itu disampaikan kuasa hukum Najamuddin dan Abdul Malik, Yasrizal, ketika menanggapi penetapan kliennya sebagai tersangka kasus penipuan oleh Polda Metro Jaya.

"Pertama tidak benar bahwa saat awal mula kerja sama bisnis tahun 2019 Najamuddin menjabat gubernur Bengkulu," kata Yasrizal dalam keterangannya, Rabu (22/12/2021).

"Narasi bahwa Najamuddin dan Raden Saleh melakukan penipuan cek kosong adalah fitnah belaka," sambungnya.

Menurut Yasrizal, cek yang diberikan kliennya sebagai jaminan transaksi bisnis bisa dicairkan jika proses balik nama saham pabrik selesai dilakukan.

Hal itu sesuai dengan kesepakatan antara pihak pelapor dengan kedua kliennya ketika kerja sama bisnis mulai dilakukan.

"Ketika kesepakatan jual beli ini disepakati, masing-masing pihak sepakat untuk menyerahkan cek sebagai jaminan transaksi," kata Yasrizal.

"Cek tersebut masing-masing bisa dicairkan jika balik nama saham pabrik dari penjual kepada pihak pembeli telah selesai dilakukan," sambungnya.

Yasrizal pun menyebutkan bahwa pelapor belum menyerahkan hak kepemilikan saham pabriknya kepada kedua kliennya selaku pembeli.

"Tapi kenyataannya, hingga saat ini saham pabrik yang diperjualbelikan belum diserahkan kepada pihak pembeli. Jadi cek tersebut belum bisa dicairkan oleh masing-masing pihak," ucap Yasrizal.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Najamuddin dan Saleh Abdul Malik sebagai tersangka atas dugaan penipuan dengan modus cek kosong.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang dilayangkan pihak PT Tirto Alam Sindo (TAC) pada Maret 2020.

"Iya sudah jadi tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (21/12/2021).

Saat ini, kata Zulpan, penyidik sudah menyerahkan berkas hasil penyidikan atau pelimpahan tahap satu ke kejaksaan.

"Ini kan kasusnya, berkas sudah diserahkan ke kejaksaan. Sudah tinggal (menunggu) tahap dua saja," kata Zulpan.

Kuasa Hukum PT TAC Andreas menjelaskan, kasus penipuan itu bermula ketika kliennya dan kedua tersangka menjalin kerja sama bisnis kayu pada 2019.

Saat itu, Agusrin Najamuddin mengaku memiliki hak atas pengelolaan hutan (HPH) sehingga dapat mempermudah bisnis tersebut.

"Jadi pada 2019, Juni atau Juli kalau enggak salah, klien saya dengan Agusrin Najamuddin bertemu untuk bekerja sama, untuk bidang kayu di Bengkulu," kata Andreas.

"Waktu itu karena si Najamuddin mengaku punya HPH. Kemudian klien saya punya pabrik, alat berat, dan kendaraan berat segala macam," sambungnya.

Di tengah penjajakan kerja sama, kata Andreas, kedua pelaku justru menawari kliennya menjual pabrik yang dimilikinya senilai Rp 33 miliar.

Tersangka kemudian membayar uang muka senilai Rp 2,9 miliar, sedangkan sisa pembayaran akan dilunasi dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan.

"Sebagai iktikad baik mereka mengeluarkan dua lembar cek, nilainya masing-masing Rp 10,5 miliar dan Rp 20 miliar," ungkap Andreas.

Namun, kata Andreas, para tersangka justru tak melunasi pembayaran sesuai dengan nominal yang tertulis di dalam cek tersebut.

Andreas menyebutkan, tersangka hanya membayar kurang lebih Rp 4 miliar. Sisa pembayaran itu kemudian tidak kunjung dilunasi para tersangka.

"Intinya masih sisa Rp 25,8 miliar. Setelah itu sepanjang 2019 sampai 2020 mereka langsung pingpong masalah pelunasan," kata Andreas.

Korban pun akhirnya melaporkan dugaan penipuan dengan modus cek kosong tersebut ke Polda Metro Jaya. Laporan itu teregistrasi dengan nomor 1812/III/Yan 2.5/2020/SPKTPMJ tertanggal 17 Maret 2020.

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, Najamuddin dan Abdul Malik ditetapkan sebagai tersangka.

"Status tersangka ditetapkan 30 September 2021 atas dugaan penipuan karena menerbitkan cek kepada klien kami," ungkap Andreas.

Meski begitu, kata Andreas, penyidik tidak menahan para tersangka karena dianggap bersikat kooperatif selama proses penyelidikan dan penyidikan.

"Padahal setelah dilakukan penyidikan, beberapa barang bukti yang diperkarakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya," kata Andreas.