Pro-Kontra Sekolah Tatap Muka 100 Persen di Jakarta di Tengah Bahaya Omicron...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kebijakan sekolah tatap muka 100 persen. Tak tanggung-tanggung, sekolah tatap muka 100 persen dilangsungkan setiap hari dimulai pada Senin (3/1/2022) ini.

Kebijakan tersebut diambil berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tertanggal 21 Desember Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

"PTM terbatas dilaksanakan setiap hari. Jumlah peserta didik dapat 100 persen dari kapasitas ruang kelas dengan lama belajar paling banyak enam jam pelajaran per hari," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dalam keterangan tertulis, Minggu (2/1/2022).

Kebijakan itu pun menuai pro dan kontra lantaran varian omicron kini tengah merebak di Tanah Air, khususnya di Jakarta.

Respons pro dan kontra orang tua

Kebijakan tersebut pun ditanggapi secara beragam oleh orang tua siswa. Dwi Lestari (40), salah satu wali murid yang antusias menyambut PTM dengan kapasitas 100 persen tersebut.

Ia mengizinkan dua anaknya yang duduk di kelas sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah dasar (SD) untuk mengikuti PTM.

"Saya sangat-sangat mengizinkan (PTM 100 persen) dengan protokol kesehatan yang baik," ujar Dwi melalui pesan tertulis, Senin pagi.

Menurut Dwi, sudah lama anak-anaknya ingin kumpul bermain bersama teman-teman sambil belajar di sekolah. 

"Agar bisa silahturahim, saling mengenal, dan berbagi pengalaman. Karenatidak mudah untuk bersosialisasi, berinteraksi bersama teman baru di sekolah," kata Dwi.

Hal senada disampaikan Rizky Basuki, orangtua dua siswa di SDIT Darul Ma'arif 3 Ciracas, Jakarta Timur. Ia menyambut baik kembali digelarnya PTM 100 persen di Jakarta. Dia pun mengizinkan kedua anaknya untuk kembali belajar di sekolah.

"Untuk saat ini mengizinkan, selama tidak ada kasus Covid-19 di sekolah dan yang penting sudah divaksin," ujar Rizky kepada Kompas.com, Senin (3/1/2021).

Ada pula orang tua siswa yang belum setuju anaknya mengikuti sekolah tatap muka 100 persen. Di antaranya ialah Tika (37), seorang wali murid.

Ia meminta pemerintah khususnya Dinas Pendidikan untuk mempertimbangkan kebiijakan PTM 100 persen setiap kelas di sekolah. Anak kedua perempuan Tika ini duduk di bangku kelas 2 di salah satu SD di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

"Kebijakan dari atas, apakah sekolah bisa menjamin soal prokes? Saya khawatir karena ini anak-anak yang kita bilangin A dia masih melakukan B. Kalau saya pribadi minta dipertimbangkan," kata Tika.

Tika mengatakan, selama anak sekolah harus belajar di rumah karena adanya pandemi Covid-19 diibaratkan memakan buah simalakama. Belajar secara daring, anak disebut lebih banyak bermain. Sedangkan apabila harus sekolah khawartir tertular Covid-19.

"Tapi untuk sejauh ini, seperti anak-anak SD mending dari online dulu. Kalau sudah di sekolah siapa yang mau ikutin satu-satu murid buat melihat soal prokesnya," kata Tika. 

"Mungkin untuk sekolah bisa menyemprot disinfektan, menyediakan cuci tangan, dan alat cek suhu, tapi kalau anak kelas 1, 2 dan tiga yang masih kecil lari sana sini itu yang susah," sambungnya.

Wali murid lain, Erica febrianti, mengaku belum siap untuk mengizinkan anak sekolah setiap hari seperti umumnya sebelum ada Covid-19.

Meski putranya yang duduk di bangku kelas 5 itu sudah disuntik vaksinasi dosis pertama, namun kekhawatiran untuk terutular Covid-19 masih terus membayangi.

"Sudah, sudah divaksin. Kalau tanggapan saya sih mending masih terapkan PTM terbatas dulu ya. Kalau 100 persen itu banyak, khawatir kerumun," kata Erica.

Erica mengatakan, dirinya yang saat ini hanya berstatus ibu rumah tangga masih dapat mendampingi anak untuk belajar online di rumah. 

"Kalau pun belajar online di rumah saya masih bisa dampingi. kalau saya pribadi sih minta dipertimbangkan lagi. Meskipun ada kebijakan boleh izinkan atau tidak untuk PTM 100 persen, saya minta masih dibatasi saja," kata Erica.

Ditinjau ulang

Adapun anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak turut mengomentari kebijakan prmprov DKI tersebut. Ia mengatakan, keputusan DKI Jakarta menggelar tatap muka 100 persen di tengah penyebaran kasus Covid-19 varian Omicron adalah pilihan yang berisiko.

"Ini keputusan yang cukup berisiko terhadap penularan," ujar Gilbert saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (2/1/2022).

Gilbert bertutur, sekolah tatap muka tidak mendesak untuk dilakukan sampai capaian vaksinasi Covid-19 anak usia sekolah bisa selesai dilakukan.

Meski mayoritas anak usia sekolah di Jakarta sudah divaksinasi Covid-19, namun belum mencapai waktu di saat vaksin Covid-19 aktif melindungi sang anak.

Sebabnya dibutuhkan waktu 2 pekan hingga 1 bulan setelah disuntikkan vaksin Covid-19 dosis kedua untuk mencapai tingkat kekebalan.

Karena itu, Gilbert menyarankan, agar Pemprov DKI Jakarta tetap membatasi sekolah dan tidak langsung memberlakukan tatap muka 100 persen. 

"Sebaiknya sebulan pembelajaran dibatasi dulu hingga timbul kekebalan (setelah vaksinasi)," ujar dia.