Pintu Pelintasan di Gunung Sahari Selatan Akan Ditutup, Pemkot Jakpus Sosialisasi ke Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Jakarta Pusat akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan rencana PT KAI menutup pelintasan sebidang di Jalan Bungur 17 Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sosialisasi akan dilakukan secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat setempat seperti RT, RW, LMK, dan FDKM agar penutupan pelintasan sebidang ini berjalan dengan aman.

Pemerintah Kota Jakarta Pusat dijadwalkan akan melakukan sosialisasi pada Senin (24/1/2022) di Aula kantor camat Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, PT KAI Daerah Operasional (Daop) 1 berencana menutup pintu pelintasan pada Maret 2022.

Suryawan Kepala Daop 1 PT KAI mengatakan pintu pelintasan di Jalan Bungur 17 akan ditutup karena adanya pengembangan jalur baru di Stasiun Manggarai, maka volume perjalanan kereta api akan bertambah.

"Pelintasan ini terlalu dekat dengan perlintasan di Jalan Garuda. Kita perlukan ini guna menekan angka kecelakaan karena frekuensi jumlah kereta yang melintas akan bertambah," kata Suryawan, Senin (10/1/2022) lalu.

Sementara itu, rencana penutupan pintu pelintasan mendapat berbagai tanggapan dari warga sekitar.

Intan, salah satu warga mengaku keberatan atas rencana penutupan pelintasan.

"Tidak setuju, karena kalau jadi penutupan, warga muter jauh banget kalau mau ke pasar," ujar dia saat ditemui di lokasi Senin (10/1/2022).

Selain Intan, Ima salah satu warga meminta pihak-pihak terkait untuk memberikan solusi agar masyarakat tidak merasakan imbas buruk dari adanya penutupan pintu pelintasan tersebut.

"Paling nggak dikasih jalan buat pejalan kaki aja buat ke pasar, atau solusi lain misalnya pasarnya dipindahkan ke wilayah sini biar warga enggak nyebrang," ungkap Ima.

Terkait dengan penutupan pintu pelintasan ini, Pemkot Jakarta Pusat akan melakukan pengkajian yang lebih mendalam, agar penutupan pintu pelintasan ini tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat.

"Pemkot Jakpus men-support langkah ini. Tapi diperlukan kajian yang mendalam agar tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat. Karena ini kan sebelahnya ada pasar," tutur Wakil Wali Kota Jakarta, Irwandi.

Irwandi mengungkapkan, Pemkot Jakarta Pusat akan melakukan pendekatan secara persuasif dengan tokoh masyarakat dan warga guna mencegah adanya penolakan dari warga.

"Nanti kita akan adakan pertemuan di kecamatan bersama tokoh masyarakat dan warga agar mereka mengetahui. Jangan sampai, ada masyarakat yang tidak mengetahuinya," kata dia.