Salin Artikel

Banjir Selalu Jadi PR Setiap Gubernur Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Bencana banjir seolah menjadi langganan Jakarta setiap tahunnya.

Setiap era gubernur DKI Jakarta memiliki cara tersendiri untuk menanggulangi banjir. Namun, belum ada cara yang cukup efektif sehingga banjir masih terus berulang setiap tahun.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengatakan, penanganan bencana banjir di Jakarta sudah tentu jadi agenda wajib setiap Gubernur DKI Jakarta.

"Memang harus diakui, PR paling besar dari setiap gubernur Jakarta dari tahun ke tahun itu adalah penanganan banjir. Sebetulnya menangani banjir ini susah-susah gampang, tapi kebanyakan susahnya dibanding gampangnya," ujar Yayat saat dihubungi, Selasa (1/2/2022).

Menurut dia, persoalan banjir di Ibu Kota tak sekadar merelokasi wilayah. Perlu dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menemukan solusi.

"Jadi kalau Jakarta sudah kondisi seperti ini, tentu tidak bisa setengah-setengah lagi dalam menanganinya. Dalam banyak hal penanganan banjir itu secara komperhensif kurang banyak melakukan ruang dialog," ujar Yayat.

Yayat menuturkan, pemerintah harus lebih tegas dalam mengatasi penanganan banjir.

Meski begitu, ia tak menampik kurangnya respons dari masyarakat ketika pemerintah berusaha memperbaiki kondisi wilayah yang terdampak banjir.

"Jadi benturan kebijakan dalam implementasi penanganan banjir itu adalah rencana. Retorikanya pemerintah akan menuntaskan banjir tapi logikanya antara perencanaan dengan realitas itu berbenturan. Karena memang sulit meminta kesediaan masyarakat untuk rela berpartisipasi misalnya pindah ke rumah susun dan mendapatkan kompensasi," tutur Yayat.

"Di situlah letak persoalan mendasarnya, makanya penanganan banjir di jakarta selalu mengalami persoalan karena banyak rencana yang gagal implementasi," lanjut dia.

Sistem pengendalian banjir DKI Jakarta

Dalam mengatasi persoalan banjir, saat ini Pemerintah DKI Jakarta memiliki sistem pengendalian banjir drainase utama, drainase kedua dan sistem waduk dan pompa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sumber Daya Air (DSDA) DKI Jakarta mengelola 495 unit pompa air stasioner dan 327 unit pompa mobile yang tersebar di Jakarta.

Namun, menurut Yayat, kapasitas sistem pengendalian banjir yang dimiliki Jakarta saat ini tak mampu mengatasi kondisi perubahan iklim.

Ia menambahkan, upaya sistem pengendalian banjir saat ini harus fokus pada meningkatkan kapasitas daya tampung sistem tanah dan air di Jakarta.

"Sistem yang sekarang itu sudah menggali penurunan karena masalah sentimentasi, pendangkalan, sungai-sungai harus di keruk, misalnya Banjir Kanal Timur dan Banjir Kanal Barat harus diperbaiki lagi dengan ditambah intensitasnya. Jadi kalau sungai enggak dinormalkan ya beratlah," jelas Yayat.

Menurut dia, pemerintah provinsi DKI Jakarta harus mempercepat penanganan waduk yang berada di Ciawi sehingga penanggulangan banjir di Jakarta dapat diatasi dengan normalisasi sungai itu.

"Dengan normalisasi sungainya itu bisa dimaksimalkan kemudian penanganan banjir di Jakarta yang lingkupnya antarwilayah Bogor sampai Jakarta bisa lebih maksimal untuk diatasi," ujar Yayat.

2020 banjir terparah?

Di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sejak 2017, banjir pada 1 Januari 2020 disebut-sebut sebagai banjir terparah.

Tingkat keparahannya terlihat dari jumlah wilayah yang terdampak hingga korban meninggal akibat banjir.

Saat itu, intensitas curah hujan tinggi terjadi tepat menjelang malam pergantian tahun 2020. Hujan mengguyur kota Jakarta dari sore hingga pagi hari.

Berdasarkan hasil pemantauan BMKG di Landasan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma (Jakarta Timur), curah hujan mencapai 377 milimeter (mm).

Kemudian, dari hasil pengukuran di Taman Mini (Jakarta Pusat), curah hujan tercatat sebesar 335 mm.

Angka ini merupakan curah hujan tertinggi yang menerpa Jakarta, dengan rekor sebelumnya ada pada tahun 2007 dengan catatan 340 mm per hari.

Meski demikian, sebagian warga tetap merayakan malam tahun baru walau kondisi hujan tak kunjung reda.

Keesokan harinya, air hujan mulai menggenangi beberapa wilayah di Ibu Kota. Genangan itu kian naik hingga setinggi 10-350 sentimeter.

Saat itu, selama empat hari air menggenangi Ibu Kota.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sebanyak 35 Kecamatan yang terdampak banjir.

Hal ini menyebabkan saluran air dan daerah cekung tak cukup untuk menampung air yang akhirnya menyebabkan banjir.

Dilansir dari pantaubanjir.jakarta.go.id, pada Januari 2020, sebanyak 151 Kelurahan terdampak banjir dan sebanyak 36.445 orang mengungi karena tempat tinggalnya terendam.

Bencana tersebut menyebabkan 19 korban meninggal dunia.

Sebulan berselang, banjir kembali melanda ibu kota dan sekitarnya. Wilayah yang terdampak semakin luas.

Namun, jumlah warga yang terdampak lebih sedikit dibandingkan banjir pada Januari 2020.

Berikut data banjir tertinggi secara tahunan di era Gubernur Anies Baswedan mulai 2017-2020:

2017

November

  • Kecamatan terdampak: 17
  • Kelurahan terdampak: 37
  • Ketinggian banjir: 10-150 cm
  • Lama genangan: 2 hari
  • RW terdampak: 86
  • KK terdampak: 1.935 KK
  • Jiwa terdampak: 6.505 jiwa
  • Korban meninggal: 0 jiwa
  • Korban hilang: 0 jiwa
  • Korban luka berat: 0 jiwa
  • Korban luka ringan: 0 jiwa
  • Jumlah pengungsi: 564 orang
  • Jumlah tempat pengungsian: 3 tempat

2018

Februari

  • Kecamatan terdampak: 24
  • Kelurahan terdampak: 43
  • Ketinggian banjir: 5-300 cm
  • Lama genangan: 1-6 hari
  • RW terdampak: 126
  • KK terdampak: 5.467 KK
  • Jiwa terdampak: 19.456 jiwa
  • Korban meninggal: 1 jiwa
  • Korban hilang: 0 jiwa
  • Korban luka berat: 1 jiwa
  • Korban luka ringan: 0 jiwa
  • Jumlah pengungsi: 15.558 orang
  • Jumlah tempat pengungsian: 60 tempat

2019

April

  • Kecamatan terdampak: 17
  • Kelurahan terdampak: 34
  • Ketinggian banjir: 10-250 cm
  • Lama genangan: 1 hari
  • RW terdampak: 94
  • KK terdampak: 2.915 KK
  • Jiwa terdampak: 8.851 jiwa
  • Korban meninggal: 2 jiwa
  • Korban hilang: 0 jiwa
  • Korban luka berat: 1 jiwa
  • Korban luka ringan: 0 jiwa
  • Jumlah pengungsi: 3.600 orang
  • Jumlah tempat pengungsian: 23 tempat

2020

Januari

  • Kecamatan terdampak: 35
  • Kelurahan terdampak: 151
  • Ketinggian banjir: 10-350 cm
  • Lama genangan: 4 hari
  • RW terdampak: 390
  • KK terdampak: 22.148 KK
  • Jiwa terdampak: 83.406 jiwa
  • Korban meninggal: 19 jiwa
  • Korban hilang: 0 jiwa
  • Korban luka berat: 0 jiwa
  • Korban luka ringan: 0 jiwa
  • Jumlah pengungsi: 36.445 orang
  • Jumlah tempat pengungsian: 269 tempat

Februari

  • Kecamatan terdampak: 42
  • Kelurahan terdampak: 167
  • Ketinggian banjir: 5-200 cm
  • Lama genangan: 1-2 hari
  • RW terdampak: 581
  • KK terdampak: 12.551 KK
  • Jiwa terdampak: 43.464 jiwa
  • Korban meninggal: 6 jiwa
  • Korban hilang: 0 jiwa
  • Korban luka berat: 0 jiwa
  • Korban luka ringan: 0 jiwa
  • Jumlah pengungsi: 13.808 orang
  • Jumlah tempat pengungsian: 119 tempat

Situs Pantau Banjir Jakarta hanya memuat data banjir hingga 2020. Sehingga belum diketahui data banjir di tahun 2021 dan 2022.

https://megapolitan.kompas.com/read/2022/02/05/05300071/banjir-selalu-jadi-pr-setiap-gubernur-jakarta

Terkini Lainnya

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Polda Metro Jaya Kerahkan 3.454 Personel Amankan Hari Buruh di Jakarta

Megapolitan
Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Terima Mandat Partai Golkar, Benyamin-Pilar Saga Tetap Ikut Bursa Cawalkot Tangsel dari PDIP

Megapolitan
Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Brigadir RAT Bunuh Diri dengan Pistol, Psikolog: Perlu Dicek Riwayat Kesehatan Jiwanya

Megapolitan
'Mayday', 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

"Mayday", 15.000 Orang Buruh dari Bekasi Bakal Unjuk Rasa ke Istana Negara dan MK

Megapolitan
Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Maju Pilkada 2024, 2 Kader PDI-P yang Pernah Jadi Walkot Bekasi Juga Daftar Lewat PKB

Megapolitan
3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

3 Juta KTP Warga DKI Bakal Diganti Jadi DKJ pada Tahun Ini, Dukcapil: Masih Menunggu UU DKJ Diterapkan

Megapolitan
Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Saat Tekanan Batin Berujung pada Kecemasan yang Dapat Membuat Anggota Polisi Bunuh Diri

Megapolitan
PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

PMI Jakbar Ajak Masyarakat Jadi Donor Darah di Hari Buruh

Megapolitan
Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Gulirkan Nama Besar Jadi Bacagub DKI, PDI-P Disebut Ingin Tandingi Calon Partai Lain

Megapolitan
Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Anggota Polisi Bunuh Diri, Psikolog Forensik: Ada Masalah Kesulitan Hidup Sekian Lama...

Megapolitan
Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Warga Sebut Pabrik Arang di Balekambang Sebelumnya Juga Pernah Disegel

Megapolitan
Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Pengelola Sebut Warga Diduga Jual Beli Rusun Muara untuk Keuntungan Ekspres

Megapolitan
Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Nama Andika Perkasa Masuk Bursa Cagub DKI 2024, Pengamat: PDI-P Harus Gerak Cepat

Megapolitan
Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Polisi Tutup Kasus Kematian Brigadir RAT, Kompolnas: Sudah Tepat karena Kasus Bunuh Diri

Megapolitan
Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk 'Liquid'

Pengedar Narkoba yang Ditangkap di Depok Konsumsi Ganja Berbentuk "Liquid"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke