Saat Covid-19 di Depok Lampaui Gelombang Kedua, Kasus Naik Hampir 15 Kali Lipat Dibanding 2 Pekan Lalu...

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, angka kasus harian Covid-19 pada 2 Februari 2022 mencapai 880.

Lusanya, 4 Februari 2022, jumlahnya melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 1.843 kasus baru.

Apabila dibandingkan dengan data pada 23 Januari 2022, saat itu kasus harian Covid-19 ada 127 kasus, maka berselang dua minggu, jumlah kasus harian Covid-19 di Depok naik hampir 15 kali lipat.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun menunjukkan, Depok telah mencatatkan kasus harian melampaui puncak penularan varian Delta saat gelombang kedua pada Juli 2021.

Data Kemenkes menunjukkan, jumlah kasus harian Covid-19 pada awal Februari 2022 mencapai lebih dari 1.600 kasus, sedangkan pada puncak varian Delta tahun lalu jumlahnya sekitar 1.400 kasus per hari.

Sementara itu, data Dinkes Depok menunjukkan, puncak gelombang kedua Covid-19 terjadi pada 5 Juli 2021 dengan jumlah kasus harian mencapai 1.336.

Berikut angka kasus harian Covid-19 dalam dua pekan terakhir di Depok:

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa lonjakan kasus yang sangat signifikan terjadi pada awal Februari 2022.

Berkaitan dengan lonjakan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok membuat aturan guna menekan penyebaran Covid-19 di wilayahnya.

Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 50 persen sejak 4 Februari 2022 untuk mencegah penularan Covid-19.

Pemkot Depok menawarkan dua opsi pembelajaran untuk sekolah di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Kedua opsi tersebut adalah PTM 50 persen dengan menerapkan metode shift pagi-shift siang dan metode hybrid.

Melalui metode hybrid, setengah dari total siswa akan belajar di sekolah, dan setengah lainnya belajar dari rumah.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan, sekolah dapat memilih metode yang akan diterapkan setelah mengukur kemampuan mereka.

"Itu nanti disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing karena setiap sekolah kan beragam. Ada yang tadi hybrid bisanya seperti itu, ada juga yg dilakukan secara shift pagi dan siang dengan total pada setiap harinya tetap melayani semua," tutur Imam, Jumat (4/2/2022).

Selain itu, kata Imam, PTM 50 persen juga bisa dilakukan secara berselang.

"Ada sekolah yang melakukan dua shift (dalam sehari), ada juga yang melakukan hari ini 50 persen besok 50 persen secara berselangan," ujar Imam.

Kemudian, Pemkot Depok juga menerapkan sistem work from home (WFH) jika ada pegawai yang terpapar Covid-19.

Virus corona menginfeksi pasien tanpa pandang usia

Infeksi Covid-19 di Depok tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga dialami bayi dan anak-anak.

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok Devi Mayori mengungkapkan, terdapat dua bayi yang dirawat karena terpapar Covid-19.

"Satu bayi dan satu balita tiga tahun (pasien Covid-19), jadi (totalnya) dua. Didampingi seluruh orangtua, kondisinya stabil," kata Devi, Sabtu (5/2/2022).

Menurut Devi, kedua bayi tersebut dirawat dengan pengawasan yang lebih intensif.

Devi menuturkan, di ruangan perawatan terdapat kamera pengawas, sehingga kondisi bayi dapat dipantau secara terus-menerus.

"Pasien bayi Covid-19 di ruangan biasa kan sama saja ya sebetulnya. Tapi bayi lebih rentan, lebih diperhatikan," kata Devi.

"Monitoring-nya ada (kamera) CCTV bisa melihat dan beberapa jam ada petugas yang masuk untuk memeriksa," lanjutnya.

Selain itu Devi menuturkan, pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Depok rata-rata bergejala ringan dan sedang memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

Ia mengatakan, per Sabtu terdapat 29 pasien Covid-19 yang tengah dirawat di RSUD.

"Dan 10 pasien masih menunggu hasil swab," ungkap Devi.

Depok seharusnya terapkan PPKM level 4

Di tengah lonjakan kasus Covid-19 di wilayahnya, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, semestinya Depok sudah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Dalam Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) kemarin kami masih level 2. Tapi sesuai asesmen Kemenkes per 1 Februari sebenarnya Depok sudah level 4 bersama kota Bekasi," kata Idris, Kamis (3/2/2022).

Menurut Idris, perbedaan penilaian antara Kemendagri dan Kemenkes terkait level PPKM menjadi persoalan bagi daerah.

Sebab, jika memang sudah masuk pada PPKM level 4, semestinya Depok tak lagi diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).

Karena itu, Idris meminta Kemendagri meninjau ulang level PPKM di Depok agar sesuai dengan asesmen Kemenkes.

"Kepala daerah tidak bisa melakukan perubahan lain. Itu yang kami mohon kepada Mendagri untuk meninjau kembali kebijakan levelling ini," kata Idris.

Menanggapi pernyataan Idris, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pihaknya hanya memberikan indikator dalam penentuan level PPKM di daerah.

"Kemenkes hanya sebagai dari indikator saja," kata Nadia, Jumat (4/2/2022).

Nadia mengatakan, keputusan final penetapan level PPKM berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

"Final indikator tentunya berdasarkan Inmendagri yang telah diputuskan bersama di KPC-PEN. Semua sudah dibahas berdasarkan masukan dari semua pihak," kata Nadia.

Sementara itu, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal ZA menjelaskan, perbedaan level PPKM antara Kemendagri dengan Kemenkes disebabkan karena adanya pembaruan data.

Namun demikian, penetapan level PPKM suatu daerah tetap merujuk pada data level asesmen yang dihimpun Kemenkes.

Pemerintah merujuk pada data kumulatif level asesmen yang dihimpun Kemenkes selama satu minggu sebelumnya.

Mengenai perbedaan level asesmen PPKM antara Kemendagri dan Kemenkes, Syafrizal menerangkan, hal itu karena level asesmen Kemenkes pada 31 Januari menunjukkan bahwa Depok masih berada di level 2.

Depok baru memasuki level 4 pada 1 Februari 2022, satu hari setelah level PPKM ditentukan melalui Inmendagri.

Syafrizal menekankan, level PPKM yang diterbitkan Kemendagri berlaku selama satu minggu, sedangkan level asesmen Kemenkes terus berubah setiap hari.

"Data yang di-update oleh pemerintah daerah dalam dashboard Kementerian Kesehatan itu setiap hari dapat berubah. Namun tidak mungkin kebijakan (dalam Inmendagri) itu akan diubah setiap hari karena butuh persiapan untuk menerapkannya," tutur Syafrizal.