Warga Muara Angke Tuntut Layanan Air Bersih, Pemprov DKI Akan Bangun Kios Air di 100 Lokasi Tahun Ini

Pembangunan kios air tersebut sudah direncanakan oleh PAM Jaya, badan usaha milik Pemprov DKI Jakarta.

"Tahun ini sudah dialokasikan untuk 100 lokasi kios air. Itu ada tiga tahap," kata Afan saat menemui langsung warga tiga blok kampung Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, yang berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/2/2022).

Warga Blok Eceng, Blok Empang, dan Blok Limbah Muara Angke diketahui berunjuk rasa di Balai Kota menuntut layanan air bersih.

Mereka datang sambil membawa jeriken kosong dan mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sebagai perwakilan Pemprov DKI yang menemui warga, Afan pun berjanji untuk mempercepat realisasi pembangunan kios air di tiga blok kampung itu.

"Nanti saya akan cek, tapi saya akan minta tahapannya yang secepatnya untuk bisa masuk (ke 3 kampung tersebut)," kata Afan.

Meskipun tak ada target yang ditentukan, kata Afan, tetapi pihaknya akan berusaha membangun kios air secepatnya.

Tarifnya pun sudah disiapkan dengan tarif subsidi sehingga akan terjangkau oleh masyarakat.

"Tetap ada (tarif), tapi itu sangat murah, jangan khawatir. Itu sesuai Pergub 57 Tahun 2021 tentang penyesuaian tarif otomatis air minum," kata Afan.

"Jadi memang pergub ini dipersiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) supaya dia bisa dapat harga murah," ucapnya.

Sementara itu, Nurweni (33), warga Blok Eceng RT 012 RW 022 Muara Angke, mengatakan bahwa dirinya harus mengeluarkan Rp 400.000 per bulan hanya untuk membayar air bersih.

Itu pun hanya air yang digunakan untuk minum. Harganya Rp 15.000 per tiga pikul atau atau Rp 5.000 per 40 liter.

"Itu pun mandi dan nyuci nunggu hujan, nunggu air rob, kalinya bersih, sementara kali udah enggak ada yang bersih. Makanya kami harus minta ke pemerintah," kata Nurweni di sela aksi warga di depan Balai Kota DKI Jakarta.

Weni pun meminta Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat menyediakan layanan air bersih bagi warga di kampungnya.

Setidaknya, pemerintah menyediakan tandon atau tangki air bersih di kampungnya tersebut.

Sebab, jika harus menunggu lama, kata dia, warga tidak tahu lagi harus minum dengan air apa.

"Kami dipaksa kaya, apalagi dengan (kondisi pandemi) Corona seperti ini. Kami banyak yang dipecat, tidak ada pekerjaan, tapi kami harus tetap bayar kebutuhan hidup. Tubuh kami butuh air," kata Weni.

Weni mengatakan, sejak dirinya lahir, sudah tidak ada akses air bersih di tempatnya tinggal.

Apalagi, permukimannya yang ada di bantaran kali, kata dia, membuat kampungnya sulit mendapat jaringan pipa air sehingga terpaksa harus membeli air dari pedagang pikulan.

"Beli pikulan. Mereka (yang jual) dari perumahan warga yang sudah ada PAM-nya, dijual ke tukang air yang pake dorongan itu. Makanya kami minta langsung ke PAM biar agak murah karena kan dari pemerintah," kata Weni.