Wagub DKI Minta Warga Proaktif Laporkan Dugaan Pencemaran Lingkungan ke Pemprov

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berharap masyarakat bisa terus aktif melaporkan apabila ada pelanggaran pencemaran lingkungan seperti yang terjadi di Marunda, Jakarta Utara.

Hal ini ia katakan merespons pemberian sanksi pencemaran lingkungan kepada dua perusahaan di Marunda.

"Sampaikan kepada kami perusahaan yang dianggap melanggar, silakan laporkan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Riza mengatakan, Pemprov DKI akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan diberikan sanksi sesuai dengab perbuatannya.

"Kami akan awasi, kami cek, kami monitoring, kami evaluasi dan tentu bagi siaoa saja yang melanggar kami akan beri rekomendasi untuk diberikan sanksi sesuai aturan dan ketentuan dan bobot pelanggaran yang ada," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan bongkar muat batu bara dan pasir di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara, yakni PT HSD dan PT PBI.

Sebelumnya, sanksi telah dijatuhkan kepada PT KCN karena aktivitas bongkar muat batu bara yang dilakukannya di Pelabuhan Marunda menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar pelabuhan.

"Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara pada 31 Maret 2022 telah menjatuhkan sanksi melalui SK Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan," ujar Kepala Dinas LH Jakarta Asep Kuswanto, Selasa (5/4/2022).

Sanksi tersebut dijatuhkan kepada PT HSD dan PT PBI setelah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup di Pelabuhan Marunda usai menerima laporan pencemaran dari warga.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, dinyatakan kedua perusahaan yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang curah itu terbukti melakukan pencemaran di lingkungan Pelabuhan Marunda.

"Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang­-undangan di bidang lingkungan hidup dan tidak melaksanakan kewajiban dalam dokumen lingkungannya," ucap Asep.

Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara Achmad Hariadi mengatakan, PT HSD melanggar Dokumen Lingkungan No 10/DPPL/-1.774.11 tanggal 11 Mei 2009 yang merupakan Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup kegiatan usaha itu.

Sedangkan PT PBI, ditemukan tidak melaksanakan Dokumen Lingkungan No 1142/-1.774.15 tanggal 6 Agustus 2021 yang merupakan Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) kegiatan usahanya.

Sanksi administratif yang diberikan tertuang dalam SK Kepala Suku Dinas Lingkungan hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada kedua perusahaan tersebut.

Surat penerapan sanksi diserahkan kepada kedua perusahaan pada hari ini, Selasa, 5 April 2022.

Dinas Lingkungan Hidup berencana akan memonitor perkembangan pelaksanaan berbagai rekomendasi perbaikan dalam SK sanksi setiap 14 hari.

Jika kedua perusahaan tidak melaksanakan dan abai terhadap rekomendasi perbaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam SK, maka sanksi administratif dapat naik ke tahap selanjutnya yaitu pembekuan dan pencabutan izin lingkungan.