Antisipasi Demo Mahasiswa, Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Patung Kuda Tetap Berlaku

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya memastikan, rekayasa lalu lintas di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Jakarta Pusat, tetap berlaku. 

Hal ini untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (11/4/2022).

"Di Patung Kuda (Patung Arjuna Wijaya) tetap diberlakukan rekayasa lalu lintas," ujar Direktur Lalu Lintas Polda Metro Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Senin (11/4/2022).

Polisi akan menutup Jalan Medan Merdeka Barat mulai pukul 08.30 WIB. Kemudian, arus lalu lintas akan dialihkan ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Budi Kemuliaan.

Berdasarkan informasi, kata Sambodo, aksi demonstrasi akan berlangsung di kawasan Patung Arjuna Wijaya, selain di sekitar Gedung DPR, Senayan.

"Istana dan DPR/MPR ada massa (demonstrasi)," kata Sambodo.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, aksi demonstrasi hari ini bakal berlangsung di dua lokasi.

"Aksi demonstrasi di DPR/MPR dan Patung Kuda, dekat istana," kata Zulpan.

Sebelumnya diberitakan, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa, Senin (11/4/2022).

BEM SI mengubah lokasi unjuk rasa, yang mulanya di kawasan Istana Merdeka, menjadi ke Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta.

"Iya betul kita pindah ke DPR RI," kata Koordinator Media BEM SI Luthfi Yusrizal, saat dihubungi, Minggu (10/4/2022) malam.

Koordinator BEM SI Kaharuddin mengatakan, demonstrasi hari ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa pada 28 Maret 2022, di Kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Saat itu BEM SI membawa sejumlah tuntutan, yakni isu kenaikan harga minyak goreng, konflik Wadas, pemindahan ibu kota, serta penolakan terhadap wacana penundaan pemilu 2024.

Namun, menurut Kaharuddin, hingga saat ini tidak ada jawaban atas tuntutan itu. Sehingga BEM SI akan menggelar aksi kembali di depan Gedung DPR MPR.

"Aliansi BEM SI akan menggelar aksi untuk yang kedua kalinya yang saat ini bertempat di rumah rakyat atau Gedung DPR RI, dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada," kata Kaharuddin, dalam keterangannya, Senin (11/4/2022).

Kaharuddin mengungkapkan, ada empat poin tuntutan unjuk rasa. "Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai," ujar Kaharuddin.

Tuntutan kedua, mahasiswa mendesak wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan di berbagai daerah dari 28 Maret 2022 hingga 11 April 2022.

Ketiga, mahasiswa menuntut agar wakil rakyat tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amendemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden tiga periode.

"Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang hingga saat ini belum terjawab," kata Kaharuddin.

Menurut Kaharuddin, dari 18 tuntutan rakyat itu, enam di antaranya telah disampaikan pada aksi 28 Maret 2022 dan 12 tuntutan lainnya berasal dari unjuk rasa 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 21 Oktober 2021.

"Tuntutan tersebut antara lain berisi tuntutan kepada presiden bersikap tegas menolak isu penundaan pemilu 2024," ungkapnya.

Tuntutan lainnya mengenai stabilitas harga bahan-bahan pokok untuk masyarakat dan mengenai Undang-undang (UU) Cipta Kerja.