Mahasiswa Demo di Depan Gedung DPR, Kapolda Metro: Jangan Ada Anggota yang Bawa Senjata Api!

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran meminta kepada anggotanya yang mengamankan unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR/MPR RI untuk tidak membawa senjata api.

Untuk diketahui, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi demo hari ini, Senin (11/4/2022).

BEM SI mengubah lokasi unjuk rasa yang mulanya di kawasan Istana Merdeka menjadi ke Gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta.

"Saya minta ke seluruh anggota untuk tidak menggunakan dan tidak membawa senjata api.," ujar Fadil dalam keterangannya, Senin.

Fadil pun meminta kepada jajarannya untuk melaksanakan tugas dengan baik dan profesional dalam menjaga keamanan dari upaya aksi mahasiswa.

"Apalagi dengan ada peluru tajam, saya minta ini dipedomani betul. Tidak ada anggota yang membawa dan menggunakan senpi beserta peluru tajam," ucap Fadil.

Sebelumnya, Koordinator BEM SI Kaharuddin mengatakan, demonstrasi hari ini merupakan kelanjutan dari unjuk rasa pada 28 Maret 2022, di Kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat.

Saat itu BEM SI membawa sejumlah tuntutan, yakni isu kenaikan harga minyak goreng, konflik Wadas, pemindahan ibu kota, serta penolakan terhadap wacana penundaan pemilu 2024.

Namun, menurut Kaharuddin, hingga saat ini tidak ada jawaban atas tuntutan itu. Sehingga BEM SI akan menggelar aksi kembali di depan Gedung DPR MPR.

"Aliansi BEM SI akan menggelar aksi untuk yang kedua kalinya yang saat ini bertempat di rumah rakyat atau Gedung DPR RI, dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat terkait berbagai permasalahan yang ada," kata Kaharuddin, dalam keterangannya, Senin (11/4/2022).

Kaharuddin mengungkapkan ada empat poin tuntutan unjuk rasa.

"Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai," ujar Kaharuddin.

Tuntutan kedua, mahasiswa mendesak wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan di berbagai daerah dari 28 Maret 2022 hingga 11 April 2022.

Ketiga, mahasiswa menuntut agar wakil rakyat tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amendemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan presiden tiga periode.

"Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang hingga saat ini belum terjawab," kata Kaharuddin.