PAW Viani Limardi Belum Bisa Diproses, Ini Alasan Ketua DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggantian antarwaktu atau PAW anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Viani Limardi, belum diproses hingga saat ini.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, PAW belum bisa dilakukan karena masih ada proses hukum yang berlangsung antara Viani dan PSI.

"Masalahnya Viani katanya dia mau banding lagi, susah kalau banding-banding lagi, kan kita enggak bisa," kata Prasetio, saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/4/2022).

Prasetio mengatakan, proses pergantian dari pimpinan dewan sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme.

Namun, PAW harus dilakukan sesua Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD.

Dalam pasal 109 ayat 3 huruf c disebutkan, pimpinan partai politik, dalam hal ini PSI, harus membawa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena keberatan yang dilayangkan Viani Limardi.

"Kalau saya kan mekanismenya sudah saya laksanakan," kata Prasetio.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, meminta PAW Viani Limardi segera diproses.

Permintaan ditujukan kepada Prasetio setelah tuntutan pembatalan pemecatan oleh Viani ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Seharusnya, penyelesaian sengketa kepartaian memang di tingkat mahkamah partai, seperti yang dinyatakan di putusan pengadilan. Dengan putusan tersebut, kami harap penggantian antarwaktu bisa segera diproses dan tidak ditunda-tunda lagi," kata Michael, dalam keterangan tertulis, Senin (4/4/2022).

Michael meminta agar pimpinan DPRD DKI Jakarta segera mengeluarkan keputusan yang tepat. Menurut dia, proses penggantian antarwaktu anggota DPRD DKI Jakarta seharusnya sudah dapat dilaksanakan.

"Kami sudah ajukan enam bulan yang lalu. Sudah sejak Oktober (2021), surat PAW masih menggantung di DPRD DKI," kata Michael.

"Dengan putusan pengadilan ini, saya rasa tidak ada alasan penundaan lagi. Kita tunggu keputusan yang tepat dari pimpinan DPRD DKI Jakarta. Kami berharap segera dilantik anggota pengganti yang sudah diajukan sesuai prosedur," tambah dia.

Namun Viani belum mundur, setelah mengetahui gugatannya diputuskan dalam sidang sela, dia melayangkan banding agar sidang tetap digelar.

Viani menilai, pengadilan belum memasuki dan menyentuh pokok perkara serta hanya fokus pada kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara yang dia ajukan.

"Keputusan pengadilan melalui keputusan sela itu adalah keliru, ini ada sesat berpikir karena dianggap sengketa partai," ujar Viani melalui keterangan tertulis, Selasa (5/4/2022).

Viani menuturkan, gugatan yang diajukan ke pengadilan adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PSI terhadap dirinya.

Menurut Viani, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan semestinya bisa diadili di pengadilan negeri.

"Hak saya sebagai kader partai untuk memperjuangkan keadilan di partai sudah ditutup oleh partai sendiri sejak awal. Oleh karena itulah, peran pengadilanlah yang seharusnya memeriksa dan mengadili," ucap Viani.