Massa Demo Tinggalkan Patung Kuda, Petugas PPSU Bersih-bersih Sampah

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, berangsur-angsur membubarkan diri pukul 17.05 WIB.

Imbas aksi unjuk rasa, para peserta demonstrasi meninggalkan sampah yang berserakan di kawasan patung Arjuna Wijaya atau patung kuda.

Tidak butuh waktu lama, para petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) langsung tiba di lokasi demo.

Pantauan Kompas.com, sejumlah petugas PPSU yang dikerahkan di kawasan Patung Kuda langsung membersihkan sampah yang berserakan di lokasi tersebut.

Sampah seperti botol air mineral, kardus-kardus, dan dedaunan yang gugur tak luput dibersihkan oleh petugas PPSU.

Selain jalan utama, taman-taman di kawasan Patung Kuda juga turut menjadi perhatian petugas.

Dibekali dengan sapu lidi, pengki, dan kantong sampah, petugas PPSU membersihkan kawasan tersebut dari sampah yang ditinggalkan massa demo.

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) kerakyatan bakal menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada Kamis.

Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Bayu Satria mengatakan, dia dan para mahasiswa lain yang tergabung dalam BEM SI Kerakyatan akan melaksanakan aksi demo 21 April di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Ada dua (aksi demonstrasi), di Patung Kuda dan DPR. Kami di Patung Kuda (dekat) Istana," ujar Bayu saat dikonfirmasi, Rabu (20/4/2022).

Terdapat tujuh tuntutan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi hari ini, yakni:

1. Tindak tegas para penjahat konstitusi dan tolak wacan perpanjangan masa jabatan presiden.

2. Turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi.

3. Menindak tegas segala tindakan represif terhadap masyarakat sipil dengan mekanisme yang ketat dan tidak diskriminatif.

4. Wujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis.

5. Sahkan RUU pro rakyat, tolak RUU pro oligarki.

6. Wujudkan reforma agraria sejati.

7. Tuntaskan seluruh pelanggaran HAM.