Massa Mengaku FPI dan Beratribut HTI Deklarasi Dukung Anies, Benarkah Ada Gerakan Intelijen Dibaliknya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam waktu berdekatan, dua kelompok massa mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Deklarasi pertama dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam (FPI) Reborn.

Sementara itu, deklarasi kedua dilakukan oleh kelompok yang memasang atribut mirip bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Dukungan dari dua kelompok itu justru dicurigai sebagai kampanye hitam untuk menjegal Anies karena FPI dan HTI saat ini sama-sama sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang. 

Bahkan dicurigai ada gerakan intelijen untuk menjatuhkan Anies. 

FPI Palsu

Pada Senin (6/6/2022), sejumlah orang yang mengatasnamakan FPI Reborn mendeklarasikan dukungan kepada Anies untuk maju pada Pilpres 2024 di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.

Aksi tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah foto memperlihatkan sekelompok orang mengenakan baju serba putih dan membawa bendera putih besar dengan tulisan FPI berwarna hijau.

Adapun FPI atau Front Pembela Islam sebenarnya sudah dibubarkan oleh pemerintah dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada Desember 2020 lalu. 

Setelahnya, pentolan dari organisasi massa itu membentuk organisasi baru bernama Front Persaudaraan Islam yang juga disingkat FPI. 

Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam pun membantah aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn tersebut.

Ketua Umum DPP FPI Muhmmad Alattas menyebutkan, ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama FPI untuk mendeklarasikan Anies.

"Beberapa hari sebelumnya, mereka lewat medsos (media sosial) telah menyebarkan undangan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan," ujar Alattas dikutip dari keterangan resmi, Senin.

Menurut Alattas, surat itu dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel dengan mengatasnamakan M Fahril sebagai koordinator aksi.

Ia menambahkan, sejak Front Persaudaraan Islam berdiri, kelompoknya tidak pernah terlibat dalam aksi dukung mendukung calon presiden 2024.

"Dan DPP FPI pun hingga saat ini belum menentukan sikap apa pun terkait capres 2024," tutur Alattas.

Dua hari setelah deklarasi FPI palsu itu, sekelompok orang yang mengatasnamakan Majelis Sang Presiden Kami mendeklarasikan dukungan Anies sebagai calon presiden 2024.

Deklarasi itu digelar pada Rabu (8/6/2022) pagi dengan diikuti sekitar 250 orang di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.

Namun, acara deklarasi ini sempat heboh karena diwarnai ketegangan sesama relawan perihal adanya bendera mirip HTI yang terpasang di atas panggung.

Sama dengan FPI, HTI juga sudah dibubarkan pemerintah dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang sejak 2017.

Bendera HTI itu bersanding dengan bendera Indonesia merah putih dan berada di kanan dan kiri panggung.

Dua orang panitia langsung meminta agar acara dihentikan sementara dan meminta empat bendera HTI di atas panggung itu diturunkan.

"Turunin itu bendera. Antum sayang Pak Anies enggak? Kalau sayang turunin itu bendera," kata salah satu panitia di lokasi.

Setelah itu, bendera itu diturunkan sehingga menyisakan bendera merah putih saja yang berada di atas panggung.

Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Selatan langsung menyelidiki kemunculan bendera berkalimat Tauhid mirip milik HTI itu. 

Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisari Besar Budhi Herdi Susianto mengungkapkan saat ini kepolisian telah menyita atribut yang mirip bendera HTI tersebut. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi yang ada di lokasi acara.

"Kami sudah neminta keterangan beberapa orang, proses masih berjalan, belum final," ungkap Budhi.

Adapun peserta kegiatan deklarasi itu dihadiri warga dari berbagai macam latar belakang di antaranya mantan narapidana terorisme (napiter), mantan anggota HTI, hingga mantan anggota Front Persaudaraan Islam (FPI).

Upaya Kampanye Hitam 

Politikus M Taufik menilai, deklarasi dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024 oleh dua kelompok belakangan ini justru bermaksud untuk menjatuhkan nama baik Anies.

Taufik mengatakan, deklarasi tersebut akan memberikan kesan bahwa Anies berasal dari kelompok-kelompok organisasi yang kini dilarang di Indonesia itu.

"Saya kira ini cara menjatuhkan Pak Anies. "Seolah-olah Pak Anies itu pendukungnya hanya itu," ujar Taufik saat dihubungi melalui telepon, Kamis (9/6/2022).

Mantan wakil ketua DPRD DKI Jakarta juga menilai, orang-orang yang datang dalam deklarasi belum tentu berasal dari organisasi terlarang yang sebenarnya.

Bisa jadi, Taufik menuturkan, orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang dibayar.

Taufik pun menuding orang-orang dalam deklarasi oleh FPI Reborn di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, merupakan orang bayaran.

"Akhirnya terkuak sendiri, dibayar yang datang Rp 150.000, yang bersangkutan (yang mengaku FPI Reborn) menyampaikan permohonan maaf," tutur Taufik.

Untuk itu, Taufik, yang terang-terangan mendukung Anies maju pada Pilpres, meminta lawan politik Anies tidak menggunakan cara-cara kotor untuk menyerang.

Sebab, bentuk kampanye hitam tersebut, kata Taufik, bisa jadi merupakan tindak pemalsuan dan bisa memicu kemarahan sebagian kelompok.

"Kalau FPI asli marah gimana? Sebaiknya kalau mau bersaing ya menggunakan akal sehatlah," kata dia.